Antiran kendaraan di SPBU Tangerang, Banten, Kamis 17 November 2014. Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium Rp 6500 perliter menjadi 8500 perliter serta solar yang mulanya Rp5500 perliter menjadi Rp7500 perliter dan mulai berlaku pada selasa 18 November 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi dasar subsidi tetap bahan bakar minyak jenis solar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 sebesar Rp 1.000 per liter. Tujuh fraksi menyetujui subsidi tetap solar Rp 1.000, sementara tiga fraksi tak hadir dalam rapat kerja yang digelar dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2015.
"Disimpulkan, subsidi tetap solar Rp 1.000 tapi dengan catatan-catatan," kata Ketua Komisi Energi DPR Kardya Warnika di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2015.
Fraksi Partai Gerindra menyetujui subsidi tetap solar Rp 1.000 per liter dengan catatan jika harga minyak mentah dunia naik dan kurs rupiah terus melorot, subsidi bisa dinaikkan menjadi Rp 1.200 per liter. Sementara Fraksi PDI Perjuangan meminta opsi subsidi tetap dinaikkan menjadi Rp 1.500 per liter jika harga minyak mentah dunia terus naik.
Fraksi Demokrat, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Hanura sepakat dengan usulan subsidi tetap pemerintah yang sebesar Rp 1.000 per liter. Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai NasDem tak menghadiri rapat.
"Kami bersyukur karena dua asumsi dasar untuk APBN 2016 sudah disepakati," kata Menteri ESDM Sudirman Said menyambut persetujuan DPR.
Sebelumnya, DPR juga telah menyetujui asumsi dasar Indonesia Crude Price di APBN 2016 sebesar US$ 60-80 per barel. Menurut Sudirman, kesepakatan asumsi dasar ICP itu merupakan langkah maju kendati masih di angka kisaran.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
