TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) bukan satu-satunya yang menjadi pelaku illegal fishing. "Illegal fishing ini sindikat besar, lebih dari 20 perusahaan," kata Susi di rumahnya di Widya Candra V Nomor 26, Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 27 April 2015.
Susi mengatakan tidak menutup kemungkinan ada perusahaan lain selain PT PBR yang bakal dicabut izin usahanya. "Nanti kita lihat hasil analisis dan evaluasi dari Tim Satgas," ujar Susi.
Saat ini Tim Satuan Tugas Anti-Illegal Fishing masih melakukan analisis dan evaluasi terhadap bekas kapal-kapal asing. Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Satgas bakal merekomendasikan mana saja perusahaan yang layak operasi atau tidak.
Susi mencontohkan dalam kasus MV Hai Fa, kapal tersebut terindikasi sebagai pelaku. "ABK-nya asing dan SLO (Surat Laik Operasi) juga tidak ada. Hukuman juga hanya baru menyentuh nakhoda," kata Susi. Menurut dia, yang dijerat hukum dalam pencurian ikan seharusnya tak hanya berhenti pada nakhoda kapal, tetapi juga pada perusahaannya.
Kapal MV Hai Fa adalah milik PT Anthartica Segara Lines. Perusahaan tersebut berafiliasi dengan PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam. Kapal-kapal milik PT Dwikarya, kata Susi, juga banyak yang melanggar aturan.
Hasil temuan Tim Satgas beberapa waktu yang lalu menunjukkan kapal milik Dwikarya menyelundupkan hewan-hewan yang dilindungi, seperti burung kakak tua, ke Cina. "Itu semua secara ilegal," ujar Susi.
Susi mengatakan keputusan dicabut atau tidaknya izin PT Dwikarya Reksa Abadi ada pada hasil analisis dan evaluasi (anev) nanti. "Sekarang kan anev masih berlangsung. Masih menunggu hasilnya," ujarnya.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mendukung langkah Susi untuk mencabut izin perusahaan yang terindikasi illegal fishing. "Izinnya harus dicabut. Pemiliknya juga di-black list selama lima tahun agar mereka tidak punya ruang untuk beroperasi," kata Hanif.
Menurut Hanif, hal tersebut perlu dilakukan agar masalah lain, seperti perdagangan manusia, tidak terjadi lagi. Sebab, kata Hanif, berkaca dari kasus PT PBR, banyak anak buah kapal asal Myanmar ternyata berasal dari perdagangan manusia.
DEVY ERNIS
Berita terkait
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
3 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi
6 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya
24 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin
37 hari lalu
Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaTerkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia
38 hari lalu
Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaCerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu
38 hari lalu
Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.
Baca SelengkapnyaProduksi Garam Nasional Lampaui Target
28 Februari 2024
Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,
Baca SelengkapnyaTerkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN
18 Februari 2024
Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi
8 Februari 2024
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.
Baca Selengkapnya