TEMPO Interaktif, Jakarta: Kalangan pengusaha belum akan menurunkan harga produknya, kendati pemerintah telah memberikan insentif berupa pencabutan dan penurunan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap sejumlah produk. Hal iti disebabkan kenaikan tarif BBM, listrik, dan telepon, dirasa terlalu memberatkan. "Kami masih menghitung terlebih dulu akibat kenaikan tarif BBM, listrik, dan telepon," kata Rahmat Gobel, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Elektronika Indonesia, di kantor Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Jakarta, Jumat (10/1). Seperti diketahui, Departemen Keuangan telah mencabut, menurunkan, dan menunda tarif PPnBM terhadap sejumlah produk yang sebagian besar adalah elektronika. Ini dilakukan sebagai stimulus untuk menggerakkan sektor riil dan perekonomian. Meski demikian, Rahmat belum bisa memberikan jaminan penurunan harga produk elektronika. "Belum tahu. Kami akan evaluasi. Kalau memang harus diturunkan, ya kami akan turunkan," ujarnya. Dia juga tidak bersedia menyebutkan, berapa kemungkinan penurunan harga yang bisa dilakukan. Rahmat mengaku belum bisa mengumumkan, karena masih menunggu hitungan yang pasti dari pengusaha elektronika lain. Menurutnya, penurunan harga secara langsung, justru akan memiliki dampak yang tidak bagus terhadap stabilitas harga. Karena itu, pengusaha harus berhati-hati agar pasar tidak stagnan. Namun, dengan kebijakan pemerinah yang baru itu, dipastikannya pengusaha tidak akan menaikkan harga barang-barang elektronika. Rahmat mengatakan, penurunan harga sebenarnya telah dilakukan sejak April tahun lalu. Bahkan, penurunan mencapai 20 persen. Saat itu, penurunan dilakukan karena adanya persaingan harga yang ketat di pasar. Banyaknya produk Cina yang masuk dengan harga yang jauh lebih rendah, dinilai mengancam produk dalam negeri. Karena itu, para pengusaha mengambil langkah antisipatif. Dia yakin, produk elektronika Indonesia lebih menguasai pasar dalam negeri. Televisi misalnya, yang kapasitas produksinya mencapai 4 juta unit per tahun, sekitar 75 persennya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nilai ekspor produk ini tahun 2002 sebesar US$ 3,9 miliar. Tahun 2003, diperkirakan akan meningkat 10 persen. Munculnya kebijakan pemerintah yang mencabut dan menurunkan PPnBM, disambut positif sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini, akan merangsang datangnya investor asing. Rencananya, investor telepon seluler asal Korea akan menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, Rahmat belum tahu berapa nilai investasi yang akan ditanamkan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Industri Mesin dan Logam T. Sjamsu, menilai, kebijakan pemerintah itu hanya salah satu pendukung stimulus industri dalam negeri. Faktor lain, kata dia, yang juga harus diberikan pemerintah adalah kepastian hukum, jaminan keamanan, dan masalah perburuhan. "Ini masalah klasik tapi harus diatasi," uajrnya. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)