TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, mengatakan lembaganya bakal mengajukan pinjaman baru kepada pemerintah hingga Rp 10 triliun. "Kalau kami paling 8 persen dari APBN, dari rupiah murni. Rupiah murni kita kan sudah Rp 120 triliunan tahun ini. Ini paling Rp 8-10 triliun," katanya di Kementerian Perekonomian, Jumat, 27 Februari 2015.

Pengajuan utang baru yang disampaikan lembaganya, ditujukan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dasar seperti jalan tol, air minum, bendungan, hingga irigasi. Meskipun diakuinya hingga kini masih ada beberapa proyek infrastruktur dasar yang tidak diminati investor. "Jadi itu memang tugas pemerintah," ujarnya.

Basuki menyatakan, dari beberapa daftar proyek infrastruktur dasar, pengadaan air bersih diperkirakan bakal mendapatkan porsi paling besar. Sementara sumber pinjaman yang akan digunakan berasal dari pembiayaan lembaga internasional seperti bank dunia, ADB, dari Cina, dan Jepang. "Soalnya bunganya saya gak ngerti urusan Menteri Keuangan," ujarnya.

Hingga petang ini, pembahasan mengenai pengajuan utang baru pemerintah masih berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Beberapa Menteri negara yang mengikuti pembahasan yakni Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahaan Rakyat Basuki Hadimujono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.

JAYADI SUPRIADIN