Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kedua kanan) dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kanan) bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) dan Gubernur BI Agus Martowardojo (kedua kiri) saat rapat kordinasi terkait kenaikan bbm di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis 20 November 2014. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru saja diumumkan. Salah satunya yakni dengan menyesuaikan tarif angkutan umum agar para supir tidak sembarangan menetapkan tarif sendiri pada masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Rapat koordinasi mengenai kondisi perberasan di Tanah Air berubah dari jadwal yang disampaikan kepada media sore ini. Semula rapat berlokasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, tapi kemudian pindah ke kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Medan Merdeka Utara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan tak ada alasan khusus mengenai pemindahan lokasi rapat beras. "Pak Jusuf Kalla ingin tahu hasil rapatnya, ya sudahlah sekalian saja rapat di Istana (Wakil Presiden)," kata Sofyan saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin, 23 Februari 2015.
Sofyan tak menjelaskan lebih detail soal poin-poin pembahasan rapat beras yang dimulai sejak pukul 16.30 WIB ini. Sofyan hanya mengatakan semua hal akan berkembang seiring berjalannya rapat.
Pejabat lainnya juga menolak untuk memberi penjelasan mengenai rincian rapat. Sejumlah pejabat yang hadir di kantor JK di antaranya adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.
Beras menjadi isu hangat belakangan ini setelah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menuding adanya permainan mafia di balik melonjaknya harga beras. Alasannya, sejak Desember 2014 hingga Januari 2015, Bulog sudah menggelar operasi pasar dengan menggelontorkan 75 ribu ton beras kepada pengelola Pasar Cipinang, PT Food Station, dengan harga gudang Rp 6.800 per kilogram.
Menurut Rachmat Gobel, pedagang seharusnya menjual kepada konsumen dengan harga Rp 7.400 per kilogram. Namun nyatanya, tidak ada pedagang yang menjual beras dengan harga segitu. Padahal, dengan menjual seharga Rp 7.400, pedagang sudah untung Rp 600 per kilogram. "Ini kan tidak wajar? Harga naik 30 persen. Ini ada pedagang yang main nimbun-nimbun," kata Rachmat Jumat pekan lalu.
