Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 Januari 2015. Dalam rapat tersebut Menteri BUMN mengusulkan agar sebanyak 35 perusahaan pelat merah mendapatkan suntikan anggaran sebesar total Rp 48,01 triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO , Jakarta: Anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Aria Bima, mengatakan lolosnya usulan penyertaan modal negara tak hanya ditentukan oleh satu sebab. Banyak indikator yang harus dipenuhi agar perusahaan plat merah mendapatkan suntikan modal tambahan. Menurut Aria, BUMN penerima adalah perusahaan prioritas yang sesuai dengan program kerja pemerintah. "Setelah itu kami tentukan beberapa indikator. Perusahaan yang diusulkan harus memiliki tujuan bisnis yang sesuai dengan indikator," kata Aria, saat dihubungi.
Beberapa indikator yang dimaksud misalnya pemberian PMN harus bisa menambah keuntungan, baik bagi perseroan maupun dividen bagi pemerintah. Atau bagi yang rugi, suntikan modal harus membuat kinerja keuangannya menjadi positif.
Komisi BUMN menyepakati usulan penyertaan modal negara untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp 37,27 triliun. Jumlah itu turun dari angka yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 48 triliun. Pertimbangan lain pemberian PMN, menurut Aria, adalah kepemilikan saham pemerintah. Pemberian PMN jangan sampai membuat kepemilikan saham pemerintah berkurang. Atau sebaliknya, saat diberikan suntikan modal, kepemilikan saham pemerintah masih mayoritas.
Masalah kepemilikan saham pemerintah menjadi kendala PT Djakarta Llyod. Perusahaan pelayaran tersebut tak mendapatkan PMN lantaran sedang mengajukan penundaan kewajibaan pembayaran utang. Akibatnya, saham pemerintah saat ini hanya sekitar 29 persen.
Secara umum, Aria menambahkan, Komisi menyepakati PMN adalah pertimbangan efektifitas penggunaan anggaran fiskal pemerintah. Dengan besaran yang sama, pemberian PMN dianggap lebih efektif daripada diberikan kepada kementerian atau lembaga negara. Pemberian kepada perusahaan negara juga dinilai bisa meningkatkan leverage.
Dia mencontohkan PMN kepada PT Perikanan Indonesia. Meskipun kinerja perusahaan itu sedang memburuk, tapi pemerintah dan Dewan yakin, dana Rp 400 miliar bisa digunakan untuk mengembangkan usaha penangkaran benih ikan. "Sebab, kita juga butuh penangkaran benih. Dampak lain, adalah bisa menarik tenaga kerja," ujar Aria. FAIZ NASHRILLLAH
