TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengan PT Freeport Indonesia untuk membahas wacana renegosiasi kontrak dan pembangunan fasilitas peleburan serta pemurnian mineral (smelter). Dalam rapat tersebut, anggota Dewan mencecar manajemen Freeport mengenai pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai NasDem, Kurtubi, mengatakan tidak setuju jika smelter Freeport dibangun di Gresik. "Usaha mineral yang baik adalah yang terintegrasi. Kami meminta smelter dibangun di Papua," ujarnya, Selasa, 27 Januari 2014. (Baca: Freeport Klaim Bangun Smelter Terbesar di Dunia)

Kurtubi juga menganggap penandatanganan nota kesepahaman pemakaian lahan PT Petrokimia oleh Freeport terburu-buru. Bahkan belakangan diketahui, Freeport belum mengajukan izin ke Pemerintah Kabupaten Gresik. (Baca: Bangun Smelter, Freeport Baru Mau Gandeng PLN)

Ramson Siagian dari Fraksi Partai Gerindra menanyai manajemen Freeport seputar perizinan smelter. Freeport diketahui belum memiliki izin apa pun yang berkaitan dengan proyek smelter. Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin lebih banyak diam. "Kalau semua izin, belum. Ya jelas, masih awal, mending dipindah pembangunannya ke Papua, biar menguntungkan masyarakat sana," ujar Ramson.

Sebelumnya. Chairman Board of Director Freeport McMoran Inc James R. Moffett mengklaim smelter di Gresik akan menjadi yang terbesar di dunia. Dia menyatakan lahan smelter seluas 80 hektare milik PT Petrokimia Gresik sudah berstatus sewa.

ROBBY IRFANY

Berita Terpopuler
Lagi, Kecelakaan Fatal di Freeport
Kemudi QZ8501 Rusak, Ini Jawaban AirAsia
Soal BBM Kapal, DPR: Bu Susi, Kok, Kayak BP Migas?