Realisasi Pelaksanaan Anggaran Ditargetkan 80 Persen

Reporter

Editor

Senin, 11 Juli 2005 16:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mentargetkan pelaksanaan anggaran mencapai 80 persen pada November dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun ini. Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah mengharapkan pelaksanaan itu bisa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Menurut dia, masa pemerintahan saat ini bisa dikatakan sebagai masa transisi. Ini terlihat dari pengisian DIPA yang baru terlaksana pada Februari hingga April. Kondisi ini, kata Kalla, bisa terjadi karena Undang-Undang tentang Keuangan Negara baru efektif berjalan tahun ini."Ini salah satu efek dari terjadinya pergantian pemerintahan," ujarnya seusai rapat yang membahas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di Departemen Keuangan hari ini. Kalla melanjutkan, sisa waktu yang ada sekitar enam bulan akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan DIPA ini. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengatakan pelaksanaan anggaran sejauh ini sudah sesuai jadwal. Terkait dengan penggunaan dana bantuan luar negeri, dia mengatakan, pencairannya sesuai perencanaan proyek dan kesiapan. Proyek-proyek yang ada sudah diidentifikasi untuk dilaksanakan. "Tendernya juga sudah berjalan semua." Budi Riza

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman

23 November 2023

Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman

Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.

Baca Selengkapnya

DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun

16 Juni 2023

DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun

Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun

17 April 2023

Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun

Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya

APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali

23 Mei 2022

APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.

Baca Selengkapnya

APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April

23 Mei 2022

APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April

Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.

Baca Selengkapnya

Ingin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah

12 Juli 2020

Ingin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah

Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

18 November 2019

Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara baru 73 persen dari APBN.

Baca Selengkapnya

Anggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019

23 Agustus 2019

Anggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019

Pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

29 Juli 2018

Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

Pemerintah yakin kelebihan pendapatan minyak dan gas bumi (migas) negara (windfall profit) dapat menutupi kebutuhan subsidi energi

Baca Selengkapnya