Diprotes Pengusaha, Menteri Susi Ogah Cabut Aturan  

Reporter

Kamis, 22 Januari 2015 15:28 WIB

Menteri Susi Pudjiastuti (kiri), berfoto dengan Ketua KPK, Abraham Samad, sebelum memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 24 Desember 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan tidak akan menarik peraturan yang telah dibuatnya. "Meski banyak diprotes, itu sudah risiko. Jangan paksa saya tarik aturan ini," kata Susi di kantornya, Kamis, 22 Januari 2015. (Baca: Abaikan Menteri Susi, Nelayan Tangkap Lobster.)

Aturan yang dimaksud Susi adalah moratorium pemberian izin kapal penangkap ikan, larangan pemindahan muatan atau transshipment, dan larangan penangkapan bibit lobster. Akibat aturan tersebut, Susi mendapatkan banyak kritik dari pelaku usaha. (Baca: Nelayan Adukan Cuitan Menteri Susi ke DPR.)

Salah satu pengusaha yang mempersoalkan aturan ini adalah Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia Steven Hadi Tarjanto. Hadi menilai pelarangan transshipment membuat para pelaku usaha perlahan-lahan gulung tikar. "Padahal kami juga menyumbang devisa untuk negara dari ekspor," ujar Hadi.

Hadi mengakui aturan Menteri Susi memang baik. "Tapi jika dibolehkan, kapal-kapal dari luar ini bisa masuk dan membeli hasil tangkapan kami," katanya. (Baca: Tolak Aturan Menteri Susi, Nelayan Tegal Demo.)

Menanggapi pendapat Hadi, Susi mengutarakan alasannya menerapkan larangan itu. Menurut Susi, jika transshipment tidak dilarang, fungsi pelabuhan akan mati. "Buat apa ada pelabuhan kalau begitu?" ujar Susi. Ia menilai seharusnya para pengusaha sudah siap menghadapi peraturan tersebut. "Peraturan ini sudah benar," kata Susi.

DEVY ERNIS

Berita Terpopuler
Menteri Susi Adukan Jonan ke DPR
Rara Beberkan Kronologi Kencan Putra Deddy Mizwar
Deddy Mizwar Dinilai Tak Bisa Didik Anak







Berita terkait

Menteri Kelautan Perikanan Resmikan Media Center KKP

2 hari lalu

Menteri Kelautan Perikanan Resmikan Media Center KKP

Media Center dilengkapi dengan sejumlah fasilitas mulai dari ruang meeting, studio, hingga akses internet.

Baca Selengkapnya

BPS Catat Nilai Ekspor Nikel Naik 45,85 Persen pada April 2024

3 hari lalu

BPS Catat Nilai Ekspor Nikel Naik 45,85 Persen pada April 2024

BPS menyebut nilai ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya mengalami kenaikan sebesar US$ 210,6 juta atau 45,85 persen pada April 2024.

Baca Selengkapnya

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

4 hari lalu

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

Sekitar 200 hektar tanah di Desa Lontar Kecamatan Kemeri Kabupaten Tangerang, masuk dalam plotting lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2

Baca Selengkapnya

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

19 hari lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

19 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

22 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

30 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

40 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

41 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

54 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya