TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memastikan belum memutuskan nama-nama BUMN yang akan diprivatisasi. Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, saat ini masih melakukan pengkajian mendalam yang menyangkut harga dan jumlah saham yang akan dilepas, termasuk waktu pelaksanaannya. Pemerintah ingin harga tertinggi jika penjualan jadi dilaksanakan. "Kalau hanya privatisasi karena terpaksa, tidak akan kami lakukan," kata Wapres hari ini.Pernyataan Kalla ini menanggapi pemberitaan media massa hari ini yang menyebutkan ada lima BUMN yang segera akan dijual sebagian sahamnya. Kelima BUMN itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Perusahaan Gas Negara, PT Jasa Marga, dan PT Bank Tabungan Negara, dan PT Indonesia Power. Pemerintah merupakan pemilik mayoritas saham di perusahaan itu. Kalla mengatakan, pemerintah memang berencana untuk membenahi BUMN yang jumlahnya mencapai 158 buah. BUMN itu merupakan perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi pada zaman kemerdekaan dulu. Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memfokuskan perhatian pada BUMN tertentu. "Sehingga tidak perlu semuanya itu jadi BUMN," kata dia. Saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan kajian untuk pelaksanaan restrukturisasi ini. Beberapa opsi yang dipikirkan adalah merger, pembentukan perusahaan induk, penjualan kepada masyarakat seperti koperasi hingga pengalihan kepada pemerintah daerah. "Sehingga terjadi efisiensi ekonomi nasional," ujar Kalla. Budi Riza