Dirut PT Angkasa Pura II, Tri S Sunoko, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil bersama jajaran direksi Angkasa Pura II berfoto bersama usai menandai dimulainya Groundbreaking Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat. 29 September 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura II, badan usaha milik negara yang antara lain mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membersihkan perusahaan itu dari praktek gratifikasi. "Kami berani mengatakan tidak pada gratifikasi," kata Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S. Sunoko dalam "Seminar Pengendalian Gratifikasi" di Ballroom Angkasa Pura II, Tangerang, Banten, Kamis, 18 Desember 2014.
Tri mengatakan program pengendalian suap di Angkasa Pura II sudah berjalan selama dua tahun terakhir ini. "Untuk menerapkan sebaik-baiknya program ini, selama tahun 2014 kami banyak sekali menerima laporan gratifikasi," kata Tri Sunoko. (Baca pula: Railink: Kereta Bandara Beroperasi pada 2016)
Menurut Tri, suap paling banyak kepada jajarannya yakni saat Idul Fitri. Untuk itu, kata Tri, Angkasa Pura II menggandeng KPK guna membersihkan Angkasa Pura II dari gratifikasi. "Kami mengimbau akan bahaya gratifikasi di lingkungan AP II." Imbauan ini berlaku untuk seluruh mitra kerja dan usaha AP II.
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Angkasa Pura II Harry Cahyono mengatakan, akibat gratifikasi, kinerja Angkasa Pura II tidak bisa maksimal. "Berdasarkan survei, 60 persen pengguna bandara mencaci-maki dan mengeluhkan Soekarno-Hatta terkait dengan gratifikasi dan layanan," katanya. (Simak juga: AC Bandara Mati, AngkasaPuraII Minta Maaf)
Pada 9 Desember 2014, kata Harry, Angkasa Pura II menerima piagam dari KPK sebagai BUMN pelapor gratifikasi terbanyak dan terbesar di Indonesia. "Kami malu, tapi itu harus kami terima," kata Harry.
Menyikapi hal itu, kata dia, perusahaan membuat pedoman perilaku pegawai yang mengatur sistem nilai, etika bisnis, dan etika kerja. "Agar kami benar-benar bersih dari gratifikasi makanya bekerja sama dengan KPK," katanya. Bentuk kerja sama itu salah satunya melaporkan segala sesuatu terkait dengan penerimaan dan pemberian gratifikasi.
