TEMPO.CO, Jakarta - Kandidat Direktur Jenderal Pajak Wahju Karya Tumakaka punya program khusus jika dirinya terpilih untuk mengisi jabatan tersebut. Pria yang kini menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak itu mengaku siap menyisir wajib pajak baru yang berasal dari kalangan kaya. "Potensi pajaknya besar sekali," ujar Wahju seusai wawancara seleksi Dirjen Pajak, Jumat, 12 Desember 2014.
Menurut Wahju, ada 150 juta warga kelas menengah di Indonesia. Namun yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) tidak sampai setengahnya. "Itu menjadi indikator bahwa sangat banyak yang belum terdaftar," tuturnya. (Baca: PPATK Telisik Rekening Keluarga Calon Dirjen Pajak)
Wahyu berjanji, jika nanti terpilih menjadi Dirjen Pajak, dirinya akan mengoptimalkan pemasukan dari kelas menengah. Caranya, menelusuri data kepemilikan rumah dan kendaraan mewah dari surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak, termasuk rekening bank yang digunakan. "Sekarang, semua yang punya mobil mewah bisa dicek, karena pengelolaan secara elektronik," katanya. (Baca: Melongok Harta Puluhan Miliar Calon Dirjen Pajak)
Menurut Wahju, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, ada sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak melaporkan SPT, atau melaporkan SPT tapi isinya tidak benar. "Tinggal dijalankan saja (aturannya)," ujarnya.
Hingga saat ini, ada sebelas peserta yang dinyatakan lolos seleksi penulisan makalah untuk memperebutkan kursi Dirjen Pajak. Mereka antara lain Catur Rini Widosari (Direktur Keberatan dan Banding), Dadang Suwarna (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan), Muhammad Haniv (Kepala Kantor Wilayah Banten), serta Poltak Maruli John Liberty Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II). (Baca juga: Akhir Tahun, Ditjen Pajak Kejar Target Rp 1.072 Triliun)
Selain itu, ada juga Sigit Priadi Pramudito (Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar), Edi Slamet Irianto (Kepala Kanwil Jawa Tengah I), Ken Dwijugiasteadi (Kepala Kanwil Jawa Timur I), Wahju Karya Tumakaka (Direktur Transformasi Proses Bisnis), Puspita Wulandari, Suryo Utomo, dan Rida Handanu.
JAYADI SUPRIADIN
Berita Terpopuler
Pemred Jakarta Post Jadi Tersangka Penistaan Agama
Kubu Ical Mau Rapat di Slipi, Yorrys: Siapa Lu?
Benarkah Hitler Sesungguhnya Hidup di Sumbawa?
Berita terkait
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
11 hari lalu
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak
41 hari lalu
Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.
Baca SelengkapnyaDampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara
44 hari lalu
Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara
Baca SelengkapnyaRafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
52 hari lalu
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
Baca SelengkapnyaDJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
Baca Selengkapnya2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya
29 November 2023
Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP
Baca SelengkapnyaBegini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum
29 November 2023
Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Memadankan NIK-NPWP
8 November 2023
Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.
Baca SelengkapnyaDJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated
27 Oktober 2023
DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.
Baca SelengkapnyaDJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara
27 Oktober 2023
Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
Baca Selengkapnya