PPATK Telisik Rekening Keluarga Calon Dirjen Pajak  

Reporter

Kamis, 11 Desember 2014 07:24 WIB

Agus Santoso, Wakil ketua PPATK. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan telah menelisik transaksi keuangan para calon Direktur Jenderal Pajak dan calon pejabat eselon I Kementerian Keuangan. (Baca: Melongok Harta Puluhan Miliar Calon Dirjen Pajak.)

Tak cuma itu, Agus juga memantau rekening keluarga para calon dan sudah menyampaikannya kepada panitia seleksi (pansel) pekan lalu. "Aspek yang ditelusuri adalah kemungkinan para calon tersebut pernah melakukan transaksi mencurigakan atau ada lalu lintas uang di atas Rp 500 juta," kata Agus kepada Tempo, Rabu, 10 Desember 2014.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan membuka seleksi terbuka untuk pejabat eselon I, yakni Dirjen Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI). (Baca: PPATK Serahkan 'Daftar Duit' Calon Dirjen Pajak.)

Saat ini, seleksi sudah memasuki tahap ketiga. Dari hasil tes penulisan makalah, ada 32 orang yang lolos dan akan memperebutkan lima posisi. Ada sebelas orang yang akan memperebutkan posisi Dirjen Pajak, tiga calon Kepala BKF, lima calon Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, tujuh calon Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, dan enam calon Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI). (Baca: Lelang Dirjen Pajak, Kandidat Bagus Bisa Terjegal.)

Ketua Pansel, Mardiasmo, mengatakan para peserta akan menjalani wawancara bersama tujuh panelis yang terdiri atas lima anggota panitia dan dua pewawancara independen. "Semua laporan dan data yang kami peroleh termasuk dari PPATK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan dikonfirmasi kepada para calon," katanya.

Wawancara akan dibagi dalam tiga termin sejak Rabu hingga Jumat, 12 Desember 2014. Selanjutnya, nama-nama calon yang lolos tersebut akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk disaring menjadi tiga orang berdasarkan peringkat. Selanjutnya, Menteri Keuangan akan menyampaikan kepada Presiden.

ANGGA SUKMAWIJAYA

Berita Terpopuler
'Yang Konflik Golkar, Kok, yang Bicara Gerindra'

Ruhut: SBY Tahu Rencana 'Pengkhianatan' Golkar

Dapat Banyak Tekanan, Ical Halalkan Segala Cara

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya