Petugas melayani warga yang mengurus izin usaha di kantor pelayanan perizinan satu atap BPPT Bandung, Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pengembangan Iklim Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani mengatakan daerah yang belum memiliki layanan investasi satu atap atau one stop service investment saat ini berjumlah 60 kabupaten atau kota. Enam bulan ke depan, semua daerah harus memiliki layanan tersebut.
"Itu sesuai dengan permintaan Pak Joko Widodo," kata Farah saat ditemui dalam acara Indonesia Investment Forum di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu, 26 November 2014. Menurut dia, layanan itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi tahun depan. (Baca: Singapura Incar Pasar Furniture Indonesia)
Presiden Joko Widodo mewajibkan semua pemerintah daerah memiliki layanan satu atap dalam pengurusan perizinan. Layanan satu atap ini akan meningkatkan gairah investasi di daerah. Jokowi mengakui saat ini sejumlah provinsi dan kabupaten/kota telah menerapkan layanan satu atap dalam pengurusan perizinan. Namun kondisi ini belum terjadi di semua daerah.
Farah mengatakan berdasarkan data BKPM, selama lima tahun terakhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat pertumbuhan rata-rata investasi adalah 28 persen dengan komposisi Foreign Direct Investment (FDI) dan Domestic Direct Investment (DDI) masing-masing 69,2 persen dan 30,8 persen. Hingga akhir tahun ini dia memperkirakan jumlah total investasi adalah sebesar Rp 456,6 triliun. (Baca: Pengusaha Berdarah India Ini Incar Pasar Jakarta)
Pertumbuhan investasi hingga akhir 2014 sendiri hanya 14,6 persen atau turun dari tahun lalu yang mencapai 27,3 persen. Dalam kepemimpinan SBY lima tahun terakhir, pertumbuhan investasi tertinggi tercatat pada tahun 2010 sebesar 51,9 persen.
Mengenai target pertumbuhan investasi pada Kabinet Kerja Joko Widodo, Farah mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan per tahun rata-rata 15,4 persen. Komposisinya, FDI sebesar 63,7 persen, sedangkan DDI 36,3 persen. "Pada tahun 2019 mendatang target investasi total sebesar Rp 933 triliun," kata Farah. Untuk tahun depan pemerintah menargetkan capaian investasi sebesar Rp 519,5 triliun atau naik 13,8 persen. (Baca: Terbebani BBM dan Upah, Pabrik Tekstil Hengkang)
