Menteri Perekonomian, Sofyan Djalil di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyindir sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berencana melayangkan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo perihal kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukannya pekan lalu. Ia membandingkan dengan kebijakan serupa yang diambil oleh presiden-presiden sebelumnya tapi tidak menuai reaksi serupa dengan DPR saat ini.
"Kenapa sekian puluh kali pemerintah menaikkan BBM kok tidak pernah ada interpelasi. Sekarang malah ada interpelasi," ujar Sofyan sebelum menghadiri DBS Asian Insights Seminar, di Ritz Carlton, Pacific Place, Selasa, 25 November 2014. (Baca: Golkar: Koalisi Prabowo Dukung Penuh Interpelasi)
Kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditempuh pemerintah, menurut Sofyan, merupakan keberanian menghentikan borosnya subsidi energi yang digelontorkan namun tidak tepat sasaran. Walhasil pembangunan infrastruktur seperti berjalan di tempat. "Makanya penyesuaikan harga ini kita alokasikan subsidi itu ke arah produktif," katanya.
Namun pada kenyataannya, ujar Sofyan, kalangan wakil rakyat yang berada di parlemen tidak menerimanya dan malah melakukan interpelasi meminta kejelasan pemerintah mengenai kenaikan minyak tersebut. "Puluhan kali pemerintah mulai zaman Soeharto menaikkan BBM baru ini ada interpelasi," tuturnya. (Baca: Interpelasi Jokowi, PKB: Cari Perhatian Saja)
Seperti diketahui pemerintah akhirnya menaikkan harga Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Hal tersebut akhirnya mendorong sejumlah fraksi yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih bakal mengajukan hak interpelasi atau meminta penjelasan ihwal kenaikan harga BBM bersubsidi itu.
