TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Azhar Lubis meminta industri tekstil tak buru-buru merelokasi pabrik mereka ke Vietnam dan Myanmar. Para pengusaha diminta bernegosiasi dulu soal tuntutan kenaikan upah buruh akibat kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi.
"Gak perlu menutup atau relokasi. Tuntutan kenaikan upah juga pasti akan terjadi di Vietnam dan negara lainnya," kata Azhar saat dihubungi, Senin, 24 November 2014. (Baca: HargaBBM Naik, Penjualan Mobil Anjlok)
Menurut Azhar, seharusnya para pengusaha tekstil sudah bisa mempersiapkan dampak kenaikan BBM subsidi terhadap kenaikan upah buruh. Sebab rencana kenaikan BBM subsidi sudah jauh hari dibahas. Apalagi Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia justru yang mendorong kenaikan harga BBM subsidi. "Coba lihat, upah naik juga di Vietnam. Cuma sekarang kenaikannya berapa, upah nggak naik ya nggak mungkin juga," kata Azhar. (Baca: Isu HargaBBM Masih Dorong Indeks Saham)
Tekstil, kata dia, merupakan salah satu sektor industri yang mengandalkan upah murah. Azhar menilai wajar ada tuntutan kenaikan upah terutama saat perekonomian sedang bertumbuh. Kenaikan upah masih dinilai wajar asalkan masih bisa terjangkau oleh perusahaan dan kehidupan buruh mengalami perbaikan. (Baca: Bappenas Klaim Dampak Kenaikan BBM Hanya Sesaat)
Dia meminta para pengusaha tekstil tenang menghadapi tuntutan kenaikan upah buruh. Azhar yakin Dewan Pengupahan di daerah masing-masing masih bisa mengambil jalan tengah antara tuntutan dan kemampuan pengusaha. "Kalau hanya naik 10-15 persen oke saja, berbeda kalau sudah 30-100 persen. Saya kira tidak ada yang sampai segitu," kata Azhar.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan puluhan perusahaan tekstil bakal merelokasi pabriknya ke Vietnam dan Myanmar. Kemudahan birokrasi serta rendahnya upah buruh dianggap menjadi salah satu daya penarik kedua negara itu. Kenaikan harga BBM bersubsidi juga dinilai memukul beban biaya. Kenaikan itu menyebabkan buruh meminta kenaikan upah rata-rata 15-20 persen.
Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang
55 hari lalu
Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.
