Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato sambutannya pada CEO APEC Summit, yaitu "Kemitraan Asia-Pasifik untuk Lebih Baik: a view from Indonesia", sebagai bagian dari pertemuan puncak Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), di Cina Konvensi Nasional Pusat, Beijing, Cina, 10 November 2014. AP/Andy Wong
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah memilih nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun Jokowi belum mengumumkannya karena keputusan presiden atas pengangkatan Kepala BKPM belum diteken.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Didi Soewondo mengatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipilih Jokowi harus mampu menjadi tenaga pemasaran yang baik. "Harus satu tipe dengan Presiden, bisa jualan. Presiden di mana-mana selalu memperjuangkan sebagai tenaga pemasaran, dia harus bisa mengikuti data-style presiden," kata Didi ketika dihubungi, Jumat, 21 November 2014.
Menurut dia, jika Presiden bisa menjadi tenaga pemasaran atau salesman yang baik dalam tiap kunjungan kenegaraan, Kepala BKPM, selain menjadi tenaga pemasaran yang baik, juga harus mampu menjadi koordinator dari berbagai fungsi pendukung investasi. "Misalnya kementerian teknis harus dikoordinasi dengan baik. Kalau menyangkut perizinan, dia juga mesti memahami aspek hukumnya. Intinya proaktif," katanya.
Kadin menilai pejabat terdahulu sudah aktif memasarkan Indonesia. Namun koordinasi dengan kementerian masih lemah. Didi mengatakan BKPM dalam pemerintahan Jokowi-Kalla harus dibebaskan dari kementerian-kementerian.
Menurut Didi, di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, BKPM masih dikekang oleh kementerian-kementerian terkait. "Ekornya masih dipegangin. Seharusnya diberi kebebasan untuk mengatur," katanya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menilai Kepala BKPM pada pemerintahan Jokowi sebaiknya berasal dari kalangan pengusaha. Menurut dia, sosok pengusaha akan lebih mengerti persoalan teknis terkait dengan investasi dan hambatan-hambatannya. "Selain itu, dia harus bisa memenuhi keinginan Jokowi soal pelayanan satu pintu," katanya.
Sofjan mengatakan prioritas yang harus dikerjakan Kepala BKPM yang baru adalah mendatangkan investor dalam negeri. Selama ini BKPM terlalu berfokus mengundang investor luar negeri.
