Begini, Tahapan Lelang Jabatan Dirjen Pajak  

Reporter

Kamis, 13 November 2014 06:19 WIB

Ilustrasi Kantor Pelayanan Pajak. TEMPO/Nickmatulhuda

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Keuangan menyelenggarakan lelang untuk mengisi jabatan direktur jenderal pajak. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengatakan ada beberapa tahap seleksi dalam proses lelang jabatan ini. (Baca: Lelang Jabatan Dirjen Pajak Mulai Dibuka).

Menurut Mardiasmo, kandidat harus melampaui seleksi administrasi. Setelah itu, calon dirjen pajak harus mengikuti uji kelayakan publik dan penelusuran rekam jejak. Mereka juga harus menulis makalah serta menjalani pemeriksaan kesehatan. Proses seleksi akan ditutup dengan wawancara bersama Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, "Hasilnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo," kata dia.

Mardiasmo mengatakan, dirinya bertindak sebagai Ketua Panitia Seleksi, sedangkan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Wakil Ketua. Panitia Seleksi juga diperkuat dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurahman Ruki, serta dua orang mantan menteri keuangan. “Bambang Sudibyo dan Chatib Basri sudah bersedia menjadi pewawancara independen,” ujarnya. (Baca: Mau Melamar Posisi Dirjen Pajak, Penuhi Syarat Ini).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Hariyadi Sukamdani, menyambut positif lelang jabatan yang dilakukan Kementerian Keuangan. Sebab, dia mengimbuhkan, tugas Direktur Jenderal Pajak tidak hanya mengejar target pendapatan negara, tetapi juga membangun kepercayaan diri para petugas pajak yang menurun akibat kasus Gayus Tambunan.

MAYA NAWANGWULAN | JAYADI SUPRIADIN | AMOS S

Berita Terpopuler
Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh

Rizieq: Dia Ajak Berunding, Kami Mau Ahok Turun

Terungkap, Artis yang Ditangkap BNN Berinisial VM




Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

41 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

51 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya