Lelang Dirjen Pajak, Kandidat Bagus Bisa Terjegal  

Reporter

Kamis, 13 November 2014 06:13 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, menilai syarat yang ditetapkan dalam lelang jabatan direktur jenderal pajak dapat memicu masalah. (Baca: Mau Melamar Posisi Dirjen Pajak, Penuhi Syarat Ini).

Menurut dia, syarat pangkat calon dirjen pajak, yakni sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda (golongan IV/c) dan masa kerja minimal empat tahun pada jabatan eselon II , mengedepankan senioritas dan menghambat kompetisi yang berdasarkan pada meritokrasi. “Pejabat muda dan potensial dihambat,” kata dia kepada Tempo.

Begitu pula, syarat pengalaman kerja minimal 15 tahun dan menguasai teknis perpajakan serta operasional kantor pajak. Menurut Prastowo, aturan ini seolah-olah menyebutkan bahwa hanya mereka yang bertugas atau pernah bertugas di Ditjen Pajak yang dapat terpilih. Syarat ini menghalangi orang yang memiliki kualifikasi di bidang lain untuk ikut berkompetisi.

Karena itu, Prastowo meminta panitia seleksi meralat syarat-syarat kandidat dirjen pajak. “Kita pernah memiliki salah satu Dirjen Pajak terbaik, Darmin Nasution, yang bahkan tak memenuhi kualifikasi pansel dan dipilih tanpa lelang,” ujarnya. (Baca: Pengusaha Apresiasi Lelang Jabatan Dirjen Pajak ).

Kementerian Keuangan membuka seleksi terbuka jabatan direktur jenderal pajak, kepala Badan Kebijakan Fiskal, staf ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi; serta staf ahli Bidang Penerimaan Negara. Jadwal seleksi dicantumkan dalam situs web www.kemenkeu.go.id dan www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id.

AMOS SIMANUNGKALIT

Berita Terpopuler
Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh

Rizieq: Dia Ajak Berunding, Kami Mau Ahok Turun

Terungkap, Artis yang Ditangkap BNN Berinisial VM

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

6 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

36 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

39 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

46 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya