Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Mardiasmo yang akan dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (TEMPO/Zulkarnain)
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo resmi membuka seleksi terbuka jabatan Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Seleksi terbuka beserta pengumuman pendaftaran mulai dicantumkan dalam halaman situs Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id terhitung Rabu pagi, 12 November 2014. (Baca juga: Siapa Saja Panitia Lelang Jabatan DirjenPajak?)
"Kementerian Keuangan mengundang para pegawai negeri sipil baik pusat dan daerah yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri," kata Mardiasmo, melalui siaran persnya. Kesempatan seleksi terbuka ini dilakukan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkeu yaitu eselon I-a dan I-b.
Sesuai keterangan yang tercantum dalam halaman situs Kementerian Keuangan, ditawarkan empat jabatan dalam proses seleksi terbuka ini. Jabatan tersebut yaitu Direktur Jenderal Pajak, Kepala BKF, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. (Baca juga: Ikut Lelang Jabatan DirjenPajak, Apa Syaratnya?)
Pendaftaran mulai dilakukan terhitung tanggal 12 November 2014 sampai dengan 21 November 2014 secara online. Para pendaftar dapat menemukan informasi seleksi terbuka melalui halaman situs www.kemenkeu.go.id atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id.
Juga, para pelamar dapat mengirimkan surat lamaran beserta dokumen persyaratan administrasi melalui alamat Kementerian Keuangan. Format pengiriman persyaratan administrasi tersebut yaitu, disampaikan dalam satu amplop tertutup dan ditujukan kepada Wakil Menteri Keuangan selaku ketua panitia seleksi melalui PO BOX 1000 JKP 10000, paling lambat 21 Nobember 2014 (cap pos).
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
49 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
