TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung program pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Namun Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Joko Widodo harus membenahi sejumlah pekerjaan sebelum kebijakan itu diambil. (Baca: BPH Migas: Kenaikan Harga BBM Tak Perlu Sosialisasi)
"Menggenjot pendapatan di sektor pajak, memperbaiki masalah kebocoran di sektor migas, dan melakukan penghematan anggaran," ujar Hasto ketika dihubungi, Selasa, 4 November 2014. Pekerjaan lainnya adalah mempersiapkan jaminan sosial untuk rakyat miskin dan realokasi dana program yang tak tepat sasaran. (Baca: Fadly Zon: Tak Patut BBM Naik)
Saat ini, tutur Hasto, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah mulai melakukan program pro-rakyat, seperti pemberian tiga kartu: Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Jokowi, kata dia, juga sudah memerintahkan Menteri Keuangan untuk menggenjot pendapatan di sektor pajak. Sejumlah kementerian lain seperti Kementerian Perikanan dan Kelautan juga sedang meningkatkan pendapatan negara. (Baca: Fraksi Golkar: Kenaikan Harga BBM Sakiti Rakyat)
Upaya lain, ujar Hasto, Presiden Jokowi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi sumber pendapatan negara, terutama di bidang migas. Menurut Hasto, PDI Perjuangan sedang menunggu langkah-langkah Jokowi itu berhasil. Dia menuturkan sinyal awal keberhasilan mulai tampak. "Kita tunggu saja. Toh, belum tentu besok atau lusa BBM akan dinaikkan," kata Hasto. (Baca: Kata Koalisi Prabowo Soal Kenaikan Harga BBM)
Bila Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi, ujar dia, semua kader PDI Perjuangan harus ikut mensosialisasikan program lain. Program yang dimaksud adalah bekaitan dengan kesejahteraan rakyat dan penggunaan energi alternatif. (Baca juga: Penundaan Kenaikan Harga BBM Picu Penimbunan)
SUNDARI
Topik terhangat:
TrioMacan | Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Pengganti Ahok
Berita terpopuler lainnya:
3 Jagoan Intel Ini Calon Kuat Kepala BIN
Raden Nuh Sempat Melawan Saat Ditangkap
Cara Menteri Susi Berantas Pencurian Ikan
Kata Jokowi, Informasi BIN Sering Meleset
Berita terkait
Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup
48 hari lalu
Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaKuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari
11 Januari 2024
Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.
Baca SelengkapnyaBEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia
10 Desember 2023
BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.
Baca Selengkapnya50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati
7 September 2023
Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan
17 Januari 2023
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras
30 Desember 2022
Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.
Baca SelengkapnyaDemo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM
6 Desember 2022
Demo sopir truk Korea Selatan telah menyebabkan hampir 100 pompa bensin di seluruh negeri mengalami kelangkaan BBM
Baca SelengkapnyaDaftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi
2 Desember 2022
Kenaikan harga BBM ini terjadi pada bahan bakar non-subsidi.
Baca SelengkapnyaMulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta
1 Desember 2022
Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.
Baca SelengkapnyaSurvei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen
29 November 2022
Yunarto menyebut kepuasan terhadap Jokowi sempat ajlok ke angka 63,5 persen pada September 2022 akibat kenaikan harga BBM.
Baca Selengkapnya