Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2014. Susi menjadi perbincangan di Twitter lewat aksinya saat merokok usai diumumkan menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan subsidi untuk sektor kelautan belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Menurut Susi, setiap tahun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 11,5 triliun, tapi pendapatan bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan sektor kelautan hanya Rp 300 miliar. "Jelas kita rugi Rp 11 triliun," kata Susi, Jumat, 31 Oktober 2014. (Baca: Jokowi Diminta Genjot Dana Kelautan Tahun Depan.)
Susi menegaskan hal ini tidak bisa dibiarkan. Negara, kata dia, semestinya mendapatkan hasil yang setara dengan biaya yang dikeluarkan. Namun selama ini negara cuma mendapatkan pengembalian 20 persen dari subsidi yang dikucurkan. "Dalam perhitungan ekonomi, itu tidak masuk akal. It should be changed," ujar Susi. (Baca: Menteri Susi Mengaku Sempat Dipanggil Gila.)
Karena itu, Susi berniat menata kembali pos pendapatan yang belum digali secara maksimal sekaligus memperbaiki kekurangan yang masih ada di lembaganya. Susi juga akan membuka semua data yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan agar semua pihak bisa turut serta mengawasi program yang berjalan. "Data KKP dapat diakses oleh pemerintah daerah dan media massa," katanya seraya meminta diberikan laporan jika ada penyimpangan.
Untuk menindak penyimpangan di laut, Susi akan menggandeng TNI Angkatan Laut dan kepolisian. "Saya minta dengan kerendahan hati, semua turut aktif," katanya. Susi juga akan mengajak negara sahabat untuk bekerja sama agar sumber daya kelautan Indonesia dapat bermanfaat bagi dunia. (Baca: Program 100 Hari Menteri Susi, Apa Saja?)
