Dua Titah Jokowi buat Menteri Keuangan Baru  

Reporter

Senin, 27 Oktober 2014 20:09 WIB

Bambang Brodjonegoro. antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan dua tugas penting yang segera dilaksanakan Menteri Keuangan baru di awal masa tugasnya. "Pertama tentu kebijakan fiskal dan ketahanan ekonomi," ujar Menteri Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro di kantornya saat serah-terima jabatan, Senin, 27 Oktober 2014.

Pascapelantikan yang diikuti sidang kabinet pertama di Istana Negara pada Senin, 27 Oktober 2014, semua menteri langsung mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk pelaksanaan program yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Beberapa sektor yang menjadi perhatian dalam waktu dekat yakni pertanian dan infrastruktur. "Program tersebut harus segera direalisasikan secara cepat dan tepat," ujarnya.

Untuk menyukseskan rencana itu, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mengatakan lembaganya mendapatkan tugas utama menyiapkan sejumlah anggaran termasuk skema penyalurannya yang akan diterima masyarakat. "Itu menjadi PR (pekerjaan rumah) awal-awal sebagai menteri keuangan," kata dia.

Bambang mengatakan semua program kerja mendapatkan perhatian pemerintah, namun dari jumlah itu ada beberapa hal yang menjadi prioritas pemerintah jangka panjang seperti menjaga ketahanan ekonomi.

Hal tersebut lanjut dia, penting sebagai bagian strategi pemerintah menghadapi kebijakan normaliasasi kebijakan moneter di Amerika Serikat tahun depan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi di Cina dan jatuhnya harga komoditas. "Makanya kami perlu memperkuat ketahanan fiskal dan sektor keuangan," ujarnya.

JAYADI SUPRIADIN

Berita Terpopuler
Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi
Pengamat Sesalkan Jokowi Pilih Ryamizard
Pengepul Ikan Ini Jadi Menteri Kelautan
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
LIVE: Pengumuman Kabinet Jokowi

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

36 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

54 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

55 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya