DPR : Target Kerja BPK Jelas, Anggaran Bisa Ditambah

Reporter

Editor

Senin, 30 Mei 2005 16:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan target kerja yang akan dicapai lembaga itu pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Dengan begitu, DPR akan leluasa untuk menyetujui atau tidak anggaran yang diajukan BPK.Menurut anggota Komisi dari Fraksi PDI-P Soekardjo Hardjosoewirjo, secara prinsip menyetujui anggaran yang diajukan BPK. "Tapi dengan pertimbangan anggaran berdasar kinerja, BPK harus memperjelas apa saja target kerja ke depan. Jadi tidak hanya berdasar terjadinya inflasi, BPK minta peningkatan anggaran,"katanya, Senin (30/5) di Jakarta. Rama Pratama dari Fraksi PKS juga menilai pentingnya parameter yang digunakan BPK dalam bekerja. "Apakah tiap auditor di BPK akan ditingkatkan kualitasnya seperti Khairiansyah? Agar DPR dalam memberikan anggaran tidak seperti menutup sebelah mata tanpa melihat kinerja dari sebuah institusi?"katanya.Sekretaris Jendral BPK Seno di awal sidang itu menjelaskan BPK membutuhkan anggaran sebesar Rp 438,5 miliar untuk menjalankan pekerjaannya selama tahun 2006. Angka ini naik dari pagu anggaran tahun 2006 yang diminta BPK penuhi yakni Rp 334,9 miliar. Besaran anggaran ini, menurut Seno, diperlukan untuk membiayai banyaknya pekerjaan BPK dalam audit laporan keuangan pemerintah, pemeriksaan BUMN dan BUMD, pemeriksaan investigasi, serta audit on call yang diminta oleh masyarakat. BPK juga berencana membangun 5 kantor baru, seperti di Aceh dan Papua. Selain itu, BPK berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya melalui kenaikan gaji dan memperbaiki bangunan tempat bekerja. "Agar tidak seperti yang sekarang, gaji pegawai BPK lebih rendah dari Departemen Keuangan,"ujar Seno. Atas pertanyaan anggota dewan, Seno mengutarakan bagaimana terbatasnya kemampuan BPK dalam melakukan audit selama ini. "Kami sudah meminta agar BPK dan BPKP dimerger sehingga menambah sumberdaya manusia BPK. Tapi hingga sekarang, belum disetujui oleh BPKP,"ujarnya.Tentang standar pemeriksaan, menurut Seno, BPK sedang menyusunnya. "Mudah-mudahan dapat mencapai sasaran dan berdasar prinsip berkeadilan,"katanya. Seno juga memastikan BPK selalu mengusahakan peningkatan kualitas auditornya. "BPK akan menghukum auditor yang terbukti nakal, dalam rekrutmennya BPK juga memilih auditor melalui proses tes, dan BPK juga melakukan pengawasan intern dalam mengevaluasi auditor,"katanya.Rr. Ariyani

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

4 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya