Sejumlah warga melihat melihat badan tanggul lumpur yang jebol di Titik 68, desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, 10 September 2014. Debit volume lumpur meninggi yang mengakibatkan tanggul jebol tidak mampu menahan aliran lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan dana talangan untuk korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak akan cair pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang. "Enggak mungkin (cair), anggarannya tidak ada," kata Chairul kepada Tempo di kantornya, Kamis, 2 Oktober 2014. (Baca: 3 Alasan Korban Lapindo Larang Aktivitas BPLS)
Menurut Chairul, pengucuran dana untuk korban Lapindo sulit dikebut. Selain terhadang proses pergantian kepemimpinan, pemerintah saat ini belum memiliki dana yang cukup. Pemerintah, kata Chairul, sulit mencari solusi lain karena masa jabatannya segera berakhir. "Tidak akan selesai dalam sisa 19 hari pemerintahan," ujarnya. (Baca: Soal Lapindo, Soekarwo Berang pada Menkeu)
Namun, kata Chairul, kabinet SBY siap untuk memindahkan persoalan Lapindo kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan pemerintah akan masuk tahap penganggaran dan dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. "Apakah disetujui atau tidak, setelah disetujui baru bisa cair," katanya. (Baca: Ditanggung APBN, Korban Lapindo Gelar Istigasah)
Sebelumnya, pemerintah menyatakan siap menalangi kewajiban PT Minarak Lapindo Brantas yang tidak sanggup membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar. Dana tersebut rencananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Namun Kementerian Keuangan belum bisa menjamin apakah dana talangan sebesar itu bisa diambil dari APBN 2015. (Baca: Pengusaha: Tunggakan Lapindo Rp 1, 2 Triliun)
