TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, setelah resmi dilantik pada 20 Oktober nanti, dia akan menginstruksikan pegawai di kementerian bidang agraria untuk sering ke luar kantor. Dia menyatakan bakal menyuruh mereka menuju sawah dan perkebunan untuk melakukan penyuluhan.
"Jangan hanya urus surat-surat. Uruslah sawah dan kebun!" kata Kalla di hadapan peserta seminar Hari Agraria di kantor DPP Nasional Demokrat, Kamis, 25 September 2014. (Baca: Petani Ingin Pemerintah Tidak Angin-anginan)
JK mengatakan, saat menjabat Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009, dia berhasil mengatasi masalah kedaulatan pangan. Caranya, dengan melakukan modernisasi alat pertanian, pembibitan, pengairan, dan menerapkan metode pertanian tertentu. "Begitu saya tinggal, langsung keran impor banjir," kata JK. (Baca: Ahok Belajar Pertanian di Lahan Reklamasi Korsel)
Dalam kesempatan itu, JK mengatakan kantor Kementerian Pertanian amat luas. Di Amerika Serikat, kata dia, kantor Kementerian Pertanian hanya terdiri atas satu gedung. Sedangkan di Indonesia kantornya bisa seluas 10 hektare. "Kita bertani dalam bentuk birokrasi yang hebat."
Dalam ceramahnya, JK mengatakan kedaulatan pangan akan diutamakan dalam pemerintahannya, meski proses menuju hal itu tak mudah. Negara, kata JK, akan menjamin kemandirian di bidang pangan. "Satu tahun lagi kita harus bisa swasembada pangan."
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Berita Terpopuler:
PDIP: Ada Mafia Migas Besar dan Recehan
Pria Ini Rela Membayar Rp 900 Juta untuk Ciuman
IP Address Penghina Ridwan Kamil di Jakarta
Berita terkait
Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya
1 hari lalu
Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi
2 hari lalu
Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham
5 hari lalu
Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya
6 hari lalu
Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.
Baca SelengkapnyaGilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk
7 hari lalu
Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.
Baca SelengkapnyaKesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado
7 hari lalu
Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi
8 hari lalu
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto
9 hari lalu
Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.
Baca SelengkapnyaDigagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina
9 hari lalu
Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar
9 hari lalu
Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya