TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meminta penyelenggara jasa Internet tak takut berbisnis di Indonesia. Selama tak melanggar aturan, dia menjamin mereka aman menjalankan bisnisnya. (Baca: Kasus IM2, Operator Internet Ancam Setop Operasi)
Tifatul menanggapi ihwal vonis kasasi Mahkamah Agung atas Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto. Mahkamah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap Indar. (Baca: APJII Minta Kasus Indosat Merujuk pada UU Telekomunikasi)
Putusan ini menuai beragam reaksi, di antaranya dari penyedia jasa Internet. Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan para penyedia jasa Internet (Internet Service Provider/ISP) akan berhenti beroperasi jika Mahkamah Agung menyatakan izin IM2 melanggar hukum. (Baca: APJII: Eks Direktur Utama IM2 Berencana Ajukan PK)
"Jika jawaban MA fatwanya berlaku sama (dengan kasus IM2), maka 71 juta orang Indonesia terancam tidak bisa lagi menggunakan Internet," kata Semuel di gedung Indosat, Selasa, 23 September 2014.
Menurut Tifatul, dia belum mengetahui ancaman boikot yang diajukan sejumlah perusahaan ISP ini. "Saya belum baca ceritanya Asosiasi Penyedia Jasa Internet itu seperti apa," kata Tifatul di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 24 September 2014.
Tifatul juga tak bisa menjelaskan saat ditanya apakah IM2 melanggar aturan saat menyelenggarakan Internet di jaringan 3G atau 2,1 GHz. "Anda tanya sama hakim yang menyidangkannya," kata Tifatul.
Pengamat informatika, Onno W. Purbo, sebelumnya menilai kasus Indar mengancam penyelenggaraan Internet. Ratusan penyedia jasa Internet terancam ditangkap karena menyelenggarakan Internet dengan izin yang sama modelnya dengan IM2. Bersama APJII, Onno melakukan aksi di depan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, untuk mendukung Indar.
