Pemerintah-DPR Sepakati Postur RAPBN 2015  

Reporter

Selasa, 23 September 2014 14:02 WIB

Sejumlah anggota dewan, duduk diantara bangku kosong karena banyak anggota yang meninggalkan ruangan saat berlangsungnya rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (24/5). Dalam rapat tersebut Pemerintah mengusulkan memasukkan asumsi lifting gas pada 2013 sebesar 1.290-1.360 juta barel ekuivalen minyak per hari (mboepd) ke dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015. Komponen yang disepakati meliputi pendapatan, belanja, surplus defisit anggaran, defisit terhadap produk domestik bruto, dan pembiayaan. (Baca juga: Subsidi Listrik Tahun Ini Turun Rp 25,5 Triliun)

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Andin Hadiyanto membacakan pendapatan negara disepakati Rp 1.793,6 triliun. Jumlah itu terdiri atas penerimaan pajak Rp 1.380 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 410,3 triliun, dan hibah Rp 3,3 triliun. "Defisit anggaran disepakati Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen dari PDB," kata Andin di kompleks parlemen Senayan, Senin, 22 September 2014 malam.

Untuk belanja negara disepakati Rp 2.039,5 triliun dengan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 601,1, belanja non-kementerian/lembaga Rp 791,4 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 647 triliun. (Baca juga: 2015, Subsidi Energi Dijatah Rp 344,7 Triliun)

Untuk asumsi makro yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi 5,8 persen. Angka ini naik dari usulan pemerintah dalam nota keuangan, yaitu 5,6 persen. Inflasi disepakati sebesar 4,4 persen. Nilai tukar rupiah disepakati pada angka 11.900 per dolar AS.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) disepakati pada harga US$ 105 per barel. Dari sektor energi, lifting (produksi minyak siap jual) minyak disepakati 900 ribu barel per hari dan lifting gas 1.248 ribu barel setara minyak per hari. Volume konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi ditetapkan 46 juta kiloliter.

Angka ini sama dengan APBN-P 2014. Padahal, pemerintah mengusulkan 48 juta kiloliter pada nota keuangan. Postur ini selanjutnya akan dibawa ke pembahasan tingkat dua dalam sidang paripurna sebelum 1 Oktober 2014.

TRI ARTINING PUTRI

Terpopuler
Akhirnya, Jokowi Bocorkan Nama Kabinetnya
Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada
PDIP: Koalisi dengan PAN dan PPP Sudah Final
Resmi, Demokrat Dukung Pilkada Langsung
Gadis Ini Dipaksa Ibunya Tidur dengan 1.800 Pria

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 jam lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

1 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

6 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

6 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

6 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

7 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya