Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 September 2014. Sebanyak 8 dari 48 anggota Komisi I hadir pada seleksi sesi pertama. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta - Indonesia Corruption Watch menyoroti mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lewat pengambilan suara secara tertutup. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan mekanisme tersebut dinilai kental dengan kooptasi kepentingan politik. (Baca : Siapa Calon Kuat Anggota BPK?)
"Sangat berbahaya jika lembaga pemeriksaan ke depan berubah fungsi menjadi alat politik," kata Firdaus kepada Tempo, Ahad, 14 September 2014. (Baca: Jokowi Tak Takut BPK Dikuasai Koalisi Merah Putih)
Mekanisme yang tak transparan dan tak akuntabel itu membuat publik khawatir. "Kepentingan akan membuat lembaga pemeriksaan yang berintegritas menjadi diragukan," ujarnya. Ia melihat anggota Dewan cenderung memperlihatkan keinginan mengedepankan kepentingan politik partai. (Baca: Ini Nama Politikus Pro Prabowo Peserta Seleksi BPK)
Dewan, kata Firdaus, seharusnya bisa meniru pembentukan panitia seleksi untuk mencari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mekanisme voting untuk memilih anggota BPK dikhawatirkan tak akan memperbaiki kinerja lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini. "Ada kekhawatiran anggota BPK tidak tajam mendorong transparansi," ucapnya.
Ia merujuk pada kinerja anggota BPK periode saat ini yang sangat buruk. "Hasil mekanisme voting tertutup dapat dilihat dari rekam jejak anggota BPK yang mengecewakan," katanya. Ia mencontohkan buruknya audit Hambalang, audit Century jilid II, dan audit-audit di level daerah yang ia anggap sebagai bukti kemunduran kinerja BPK.
Firdaus mengimbau agar Dewan segera memperbaiki seluruh regulasi terkait dengan BPK. Ia mengatakan regulasi yang ada belum mengakomodasi soal pentingnya menempatkan anggota yang berintegritas, profesional, akuntabel, dan bebas dari kepentingan partai. Seleksi, fungsi dan wewenang, hingga majelis kode etik yang diatur dalam regulasi perlu dibenahi. "Pembenahan wajib dilakukan untuk meningkatkan peran dan kualitas kinerja BPK," ujarnya.
