TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan tim transisi presiden terpilih Joko Widodo sepakat meredam isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selama proses transisi kepemimpinan berlangsung. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan kebijakan soal harga BBM merupakan hak mutlak pemerintah.

Dia menjamin tidak akan mengintervensi kebijakan yang akan diambil pemerintah mendatang. "Sudah ada kesepakatan, kami akan berfokus pada program pemerintahan masing-masing," kata Chairul saat konferensi pers, Rabu, 10 September 2014. (Baca : Kenaikan Harga BBM Bisa Hemat Anggaran Rp 55 Triliun)

Masalah seputar bahan bakar minyak sebelum masa peralihan pemerintahan pada 20 Oktober 2014 adalah tanggung jawab pemerintah Presiden Susilo Bambang Yuhoyono. Setelah era SBY berakhir, kewenangan itu berada di tangan pemerintah Joko Widodo. (Baca : Tiga Sebab Ini Bikin SBY Kesal pada Tim Transisi)

Karena itu, kedua pihak harus bersikap bijaksana. "Kami akan saling menghargai kebijakan pemerintahan masing-masing," ujarnya.

Menurut Chairul, pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan keputusan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini. Pemerintah, kata dia, juga memperhatikan desakan agar presiden terpilih tidak terbebani subsidi BBM. Hal ini, kata Chairul, merupakan tanggung jawab yang harus dipikul pemerintah. "Makanya kami sepakat agar tidak ingin saling ganggu," katanya.

Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno menyatakan siap menaati kesepakatan yang telah dibuat. Pihaknya juga setuju tidak mendesak pemerintah SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kami akan berfokus pada kebijakan selanjutnya," ujarnya.

JAYADI SUPRIADIN

Berita Terpopuler