TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang membidik target produksi minyak 1 juta barel per hari pada 2015. (Baca: Semester I, Pertamina Produksi 520 Ribu Barel)

Menurut Jusuf Kalla, target tersebut bisa dicapai karena ada ladang minyak baru yang siap berproduksi. "Kita punya cadangan dari Cepu yang akan segera beroperasi tahun depan," kata Kalla dalam sambutan acara Rembug Nasional Tata Kelola Kebijakan Minyak dan Gas di Grand Hotel Sahid, Senin, 8 September 2014. (Baca: Eksplorasi Perlu Digiatkan untuk Tekan Impor Migas)

Menurut Kalla, Indonesia pernah mengalami masa jaya produksi minyak. Saat itu, rata-rata produksi minyak mencapai 1,5 juta barel per hari. Namun kini produksi minyak turun hingga 840 ribu barel. (Baca: Pertamina Sumbang 23,9 Persen Migas Nasional)

Padahal, ujar Kalla, Indonesia adalah negara pertama yang menginisiasi lahirnya organisasi pengekspor minyak dunia atau OPEC. Saat itu, produksi minyak Indonesia bisa mencapai 1,6 juta barel sehari, jauh di atas Malaysia, Brunei Darussalam, Aljazair, dan Qatar yang kini menjadi pengekspor utama. "Saat itu, mereka semua tidak ada apa-apanya," tuturnya. (Baca: Pertamina EP Buka Sumur Minyak Baru di Bekasi)

Namun, kata Kalla, cerita itu telah berubah, karena Indonesia kini menjadi salah satu negara pengimpor minyak utama dunia. Hal ini membebani anggaran negara. Sebab, sebagian minyak tersebut dijual kepada rakyat dengan skema subsidi. "Karena itu, di masa mendatang, subsidi itu wajib diarahkan ke sektor lain," ujarnya. (Baca: Cadangan Minyak Bakal Habis Dalam 12 Tahun).

Kalla mengakui bahwa tata kelola minyak dan gas di Indonesia menyimpan banyak persoalan yang harus dibenahi secara menyeluruh agar produksi kembali tumbuh. Salah satu contohnya, tutur dia, Pertamina lebih berkonsentrasi di bisnis hulu. "Namun kita mengalami kendala untuk berinvestasi di sektor itu," katanya. (Baca: SKK Migas Menyerah Kejar Lifting Minyak 2014).

JAYADI SUPRIADIN

Berita Terpopuler
Megawati: Saya Bisa Ngamuk Lho!
PDIP-Jokowi Tak Berkutik di Depan Koalisi Prabowo
Pengacara Jokowi Kritik Tim Transisi