TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengatakan tarif pesawat segera dinaikkan. Keputusan tersebut akan diterbitkan sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono berakhir. (Baca juga: Tarif Baru Penerbangan Ditetapkan Setelah Lebaran)
Menurut Mangindaan, aturan mengenai kenaikan tarif pesawat bisa terbit jika tidak ada keberatan dari pengguna jasa angkutan udara. "Berdasarkan perhitungan kami, maskapai butuh kenaikan harga. Hal ini sudah kami sosialisasikan," kata Mangindaan di Hotel Dharmawangsa, Kamis, 4 September 2014. (Baca juga: Usai Surcharge, Tarif Batas Atas Pesawat Akan Naik)
Berdasarkan perhitungan Kementerian, kata Mangindaan, tarif batas atas yang berlaku saat ini berada di bawah titik impas (break even point) maskapai penerbangan. Pendapatan maskapai tidak seimbang dengan ongkos operasional yang dikeluarkan. Apalagi, kata Mangindaan, tarif pesawat sedemikian rendah sehingga moda transportasi ini tidak lagi dianggap barang mewah. (Baca juga: Terpukul Dolar, Tarif Terbang Domestik Dinaikkan)
Mangindaan mengatakan sosialisasi rencana kenaikan tarif batas atas sudah mulai dilakukan. Namun, kata Mangindaan, pemerintah menuntut semua maskapai penerbangan untuk meningkatkan pelayanan sebelum menaikkan tarif.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan berniat merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
"Rencana revisi secara spesifik meliputi penyesuaian terhadap penetapan tingkat keterisian penumpang atau load factor, penyesuaian formula dan perhitungan tarif, serta penyesuaian tarif dasar berdasarkan kinerja, biaya, dan populasi pesawat," kata Kepala Bagian Hukum Kementerian Perhubungan, Israful Hayat. (Baca: Usai Surcharge, TarifBatasAtas Pesawat Akan Naik)
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
