TEMPO.CO, Tegal - Nelayan di seluruh Indonesia akan berunjuk rasa di Jakarta pada pekan kedua September 2014. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mencabut aturan pengurangan kuota bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan. “Kami memberi waktu sepekan pada pemerintah agar mencabut pengurangan 20 persen BBM bersubsidi bagi nelayan,” kata Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) Eko Susanto, Kamis, 4 September 2014.

Eko mengatakan kesepakatan wakil nelayan dari berbagai daerah itu dicapai seusai pertemuan di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu, 3 September 2014. Jika kuota BBM bersubsidi bagi nelayan tidak dikembalikan seperti semula hingga Rabu pekan depan, “Kami menggelar unjuk rasa besar-besaran," ujar Eko.

Menurut Eko, pertemuan di Muara Baru itu membahas ihwal alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan pada 2014 yang sekitar 1,7 juta kiloliter. Hingga Agustus, kuota sebesar itu baru terserap sekitar satu juta kiloliter. Jadi masih ada sisa 701.000 kiloliter BBM bersubsidi bagi nelayan hingga akhir tahun. “Pembatasan kuota BBM untuk umum sudah dicabut, tapi kenapa jatah nelayan masih dikurangi?” kata Eko.

Eko mengatakan alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan jauh lebih kecil dibanding kebutuhan BBM bersubsidi untuk transportasi darat. Kebutuhan solar bersubsidi untuk nelayan Kota Tegal sekitar 5.000 kiloliter per bulan. Sedangkan kuota di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Karya Mina di Pelabuhan Tegalsari, Kota Tegal, hanya 1.488 kiloliter per bulan. “Kami curiga pengurangan kuota BBM bersubsidi ini berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan Menteri ESDM Jero Wacik,” ujarnya.

Setelah kebijakan dalam surat edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diberlakukan awal Agustus lalu, kuota solar bersubsidi di SPBN Mina Karya dikurangi 32 kiloliter. “Sekarang tinggal 1.456 kiloliter per bulan,” kata pengelola SPBN Karya Mina, Rosidi. Meski pengurangan kuota hanya sekitar tiga persen, kepadatan antrean kapal di Pelabuhan Tegalsari tidak kunjung terurai.

Rosidi mengatakan kebutuhan solar bersubsidi di Kota Tegal sekitar 3.500 kiloliter per bulan. Sekitar 1.800 kiloliter solar di antaranya digunakan untuk 572 kapal berukuran di bawah 30 groston. Adapun 350 kapal di atas 30 groston butuh solar sekitar 1.700 kiloliter per bulan.

Menurut Bendahara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Tasman, antrean panjang di SPBN Tegalsari sudah terjadi jauh sebelum BPH Migas mengurangi kuota solar bersubsidi. “Tapi sekarang lamanya antrean sampai dua kali lipat. Dulu satu kapal hanya menunggu selama dua pekan, sekarang sampai satu bulan,” katanya.

DINDA LEO LISTY

Berita Terpopuler

Obama Bersumpah Hancurkan ISIS
Jero Tersangka, Eks Dirut Pertamina Akan Diperiksa
Pindahkan Makam Nabi, Saudi Disumpahi Bakal Hancur