CT: Ada Tim Transisi yang Datang Secara Pribadi  

Reporter

Selasa, 2 September 2014 15:18 WIB

Chairul Tanjung. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung tidak mau menerima kedatangan tim transisi yang mengatasnamakan pribadi tanpa mandat dari presiden terpilih Joko Widodo. "Karena saya tahu ada yang (datang) sendiri-sendiri," ujarnya seusai rapat koordinasi Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di gedung Kementerian Perikanan dan Kelautan III, Selasa, 2 September 2014.

Menurut dia, pemerintah telah membuka ruang bagi presiden terpilih untuk melakukan transisi pemerintahan. Ia berharap proses tersebut bisa mempertemukan tim transisi dalam keadaan utuh. "Kalau sendiri-sendiri, memang kami belum bisa layani. Sebab, tidak tahu siapa yang dapat mandat dari Jokowi-JK sebagai pemegang mandat rakyat." (Baca: Temui Boediono, Ini yang Akan Dibahas Tim Transisi)

CT mengakui, di tengah proses transisi yang tengah dilakukan pemerintah, kedatangan tim transisi yang dibentuk Jokowi secara utuh sangat penting bagi pemerintah saat ini untuk menyampaikan infomasi yang diperlukan pemerintah mendatang. "Jadi, jangan sampai salah," ujarnya.

Meskipun telah menyeruak di media massa, CT menegaskan bahwa hingga kini belum pernah diajak untuk berkomunikasi dengan tim transisi. "Belum, belum ada sampai saat ini." (Baca: Bertemu Tim Transisi, Pemerintah Tak Bahas BBM)

Sebelumnya, deputi tim transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan tim transisi berencana melakukan pertemuan dengan CT hari ini. Pertemuan dilakukan untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Selain CT, tim sudah mengagendakan jadwal pertemuan dengan sejumlah menteri lainnya.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk tiga menteri untuk melayani tim transisi dalam proses peralihan ini. Ketiganya memiliki tugas berbeda. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung untuk persoalan ekonomi, Menteri Koordinator Hukum dan HAM Djoko Santoso untuk hal yang bersangkutan dengan politik dan keamanan, dan Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk urusan Istana. (Lihat: 3 Menteri Ini Jembatani Pemerintahan SBY-Jokowi)

JAYADI SUPRIADIN


Terpopuler
3 Skandal Asusila Gubernur Riau yang Bikin Heboh
Isi Pertemuan Jokowi dengan Hatta Rajasa
Mengapa SBY Mustahil Jadi Sekjen PBB
Apa Tanggapan Sultan Yogya Soal Florence?
Akhirnya, Florence 'Ratu SPBU' Bebas dari Tahanan

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

5 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

6 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya