Pengumuman Bensin Habis dipasang di sebuah SPBU di Depok, Jawa Barat, 25 Agustus 2014. .ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Arif Budimanta mengatakan presiden terpilih Joko Widodo sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada akhir tahun ini. "Jika harga BBM dinaikkan tahun ini, tambahan ruang fiskal akan semakin besar guna membantu kebutuhan rakyat kecil," ujar Arif saat dihubungi Tempo, Senin, 1 September 2014. (Baca: Temui Boediono, Ini yang Akan Dibahas Tim Transisi)
Berdasarkan hasil penghitungan simulasi tim transisi, menurut dia, jika kenaikan harga BBM diberlakukan pada September-Oktober 2014 sebesar Rp 500, pemerintah akan mendapat suntikan dana sekitar Rp 14 triliun. Sedangkan jika naik Rp 1.000 per liter, pemerintah akan memperoleh tambahan dana Rp 63 triliun. (Baca: Peluang Naikkan BBM September 2014 dan Maret 2015)
Jika kenaikan itu secara periodik bisa diberlakukan, program perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat dapat segera direalisasi pada awal tahun depan. “Kenaikan harga BBM sekitar 10 persen itu realistis untuk dilakukan,” tuturnya. (Baca: Mengapa PDIP Dulu Tolak Kenaikan Harga BBM)
Tentang bentuk kompensasi kenaikan harga BBM, kata Arif, beberapa program akan direalisasikan, antara lain menetapkan target wajib belajar 12 tahun serta perbaikan infrastruktur jalan, sekor pertanian, dan fasilitas kesehatan yang layak bagi rakyat kecil.
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPR, Achsanul Qosasi, mengatakan penambahan anggaran untuk menutupi kekurangan kuota BBM bersubsidi bisa diambil dari dana cadangan risiko fiskal Rp 2,66 triliun, dana penghematan anggaran Rp 9 triliun, dan saldo anggaran lebih dari Rp 20 triliun. “Tidak ada masalah untuk dipakai oleh pemerintah,” ujarnya, Ahad lalu. Namun alokasi penggunaan dana talangan ini harus atas persetujuan DPR. Adapun dalam APBN-P 2014, dana cadangan risiko fiskal yang bisa digunakan untuk menambal hanya sekitar Rp 5 triliun.
