Antrean panjang pengendara bermotor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Proklamasi, Depok, Jawa Barat, 26 Agustus 2014. Antrean itu disebabkan kelangkaan BBM Bersubsidi menyusul diberlakukannya pemangkasan kuota BBM Bersubsidi. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berupaya agar harga bensin bersubsidi tak cepat-cepat naik. "Kalaupun naik, itu opsi terakhir," ujar politikus PDIP Maruarar Sirait saat dihubungi Tempo, Jumat, 29 Agustus 2014. (Baca: PKS Tolak Kenaikan Harga BBM)
Ia menyatakan ada empat upaya yang harus dilakukan pemerintah dan didorong oleh anggota parlemen di Senayan untuk menghindari hal itu. "Bila empat langkah itu dilakukan, tak perlu menaikkan harga BBM sama sekali," ujar Maruarar. (Baca: Chatib: Naikkan BBM, Jokowi Tak Perlu Izin DPR)
Pertama adalah mengambil alih peran impor minyak langsung oleh pemerintah. "Jangan oleh swasta. Coba diaudit itu sehari keuntungannya (swasta) sehari bisa berapa ratus miliar, triliunan mungkin," ujarnya. (Baca: Kuota BBM Berpotensi Jebol 1,35 Juta KL)
Kedua, melakukan penghematan anggaran lembaga negara. "Harus ada kriteria (penggunaan anggaran) yang ketat, biar tak overlimit," ujarnya. Maruarar menyatakan bahwa pemerintahan baru mendatang harus menjadi contoh agar penghematan ini dilakukan merata di seluruh Indonesia.
Ketiga, memperketat kebijakan mobil murah. "Yang harus didukung seperti kata Pak Joko Widodo adalah transportasi murah," ujarnya.
Terakhir adalah berkaitan dengan kendaraan, yaitu memberlakukan pajak progresif yang ketat terhadap pemilik kendaraan. "Yang wajar-wajar saja. Satu keluarga misalnya dua mobil. Harus ada pembatasan atau pengenaan pajak yang ketat," kata Maruarar.
Hal itu akan diusulkan ke dalam pemerintahan mendatang melalui Tim Transisi. Empat hal tersebut bisa dilakukan dalam waktu cepat. Sehingga bila dampaknya dirasakan efektif, pemerintah baru tak akan mempunyai beban untuk menaikkan bensin bersubsidi. "Karena kami harus konsisten. Menaikkan harga BBM hanya akan menambah pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan," ujarnya.
