Kompleks vila mewah ini dibangun untuk menarik minat investor properti di Cina dengan harga penawaran di atas Rp. 5.5 miliar. Ifeng.com
TEMPO.CO, Jakarta: Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat penetapan pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2014-2019 memberikan kejelasan arah politik dan ekonomi di Indonesia. Pakar properti, Panangian Simanungkalit, memprediksi hal tersebut membawa pengaruh positif terhadap pasar properti. (Baca: Tahun Depan PT Pos Terjun ke Bisnis Hotel)
Menurut dia, penetapan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 direspons positif pasar termasuk di sektor properti. "Sidang MK yang memutuskan dan melegitimasi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla akan mengalirkan energi positif terhadap perekonomian nasional, termasuk bisnis properti akan kembali bergairah," kata Panangian melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Agustus 2014. (Baca: SBY dan Jokowi Akhirnya Bertemu Empat Mata)
Dia menuturkan konsumen dana investor yang selama ini wait and see akan kembali melakukan transaksi termasuk investor asing yang sejak awal tahun ini menahan (hold) pembelian menunggu kepastian pemerintahan di Indonesia. Meski sejak awal tahun sektor properti Indonesia berada dalam siklus melambat, dia menilai wajar karena pasar telah mengalami lonjakan luar biasa selama dua tahun sebelumnya, yakni 2012-2013.
Namun adanya kepastian akan mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi bisnis sehingga tidak hanya permintaan yang meningkat, tetapi juga pasokan dari developer.
Dia mengatakan pertumbuhan permintaan properti akan diperkuat dengan indikasi positif lain berupa penurunan tingkat inflasi dari 8,6 persen pada akhir tahun lalu dan diproyeksikan menjadi di bawah 5 persen pada akhir 2014.
Penurunan inflasi itu akan diikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang secara bertahan akan menekan tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPR/KPA). Pertumbuhan pasar properti itu akan terjadi dengan catatan tidak ada kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. "Kalau BBM naik, tentu pertumbuhan tidak akan secepat jika tidak naik," kata dia.
