TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Aziz mengatakan, untuk memperluas ruang fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, presiden terpilih Joko Widodo harus melobi partai politik sejak sebelum dilantik sebagai Presiden RI. Dengan lobi tersebut diharapkan partai akan memberi perintah kepada anggotanya di legislatif untuk memangkas anggaran di kementerian/lembaga atau belanja-belanja yang dirasa tidak perlu.
Soalnya, kata Harry, pengajuan anggaran perubahan dapat dilakukan saat Jokowi telah resmi dilantik sebagai presiden. Pengajuan tersebut, kata dia, secepat-cepatnya baru dapat dilakukan pada Februari 2015 mendatang. "Jadi seratus hari pertama Pak Jokowi ditentukan SBY dan DPR yang sekarang," kata Harry saat dihubungi akhir pekan lalu. (Baca: Usai Putusan MK, Jokowi Bisa Segera Garap RAPB)
Menurut Harry, pemangkasan anggaran yang bisa dilakukan, kata dia, antara lain biaya perjalanan dinas dan belanja pegawai. Belanja barang seperti pembangunan gedung masih bisa dilakukan untuk kementerian/lembaga tertentu karena ada yang memang membutuhkan belanja barang. "Seperti KPK misalnya, sedang butuh gedung baru," katanya. (Baca: RAPBN 2015 Beri Peluang untuk Pemerintahan Baru)
Untuk memperluas ruang fiskal, menurut Harry, ada dua hal yang dapat dilakukan. Yaitu memangkas belanja subsidi dan belanja utang. Untuk belanja subsidi, kata dia, subsidi pupuk sudah cukup baik. "Mekanismenya saja yang perlu diperbaiki," ujarnya. Sedangkan subsidi bahan bakar minyak dan listrik ia sarankan untuk dipangkas. (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)
Harry mengatakan sebaiknya ada tim untuk menyisir mana belanja yang penting dan tidak. "Mungkin Tim Transisi-nya Pak Jokowi bisa membahas ini," ucapnya. "Potong Rp 100 triliun saja sudah bagus." Jika kedua belanja tersebut sudah dipangkas, Jokowi dapat memasukkan visi-misinya ke dalam anggaran.
