TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi merencanakan strategi penghematan untuk menekan defisit negara. Menurut Jokowi, pemerintah harus berani mengeluarkan kebijakan spending freeze (pembekuan belanja) untuk sektor-sektor tertentu.
"Kalau posisi defisit kita masih seperti ini, lebih baik belanjanya enggak terlalu over. Artinya, uang yang ada saja yang dibelanjakan," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014. (Baca: Jokowi Tersandera Dua Pos Anggaran Ini di RAPBN)
Jokowi menuturkan pemerintah sebaiknya tidak lagi menambah utang luar negeri. Adapun yang harus dipangkas, kata dia, antara lain belanja untuk pegawai negeri yang meliputi pembelian mobil dinas dan perjalanan dinas ke luar negeri. "Yang perlu diefisiensi terutama yang berkaitan dengan belanja aparatur," ujar mantan Wali Kota Solo ini. (Baca: Tim Transisi Kaji Penghematan APBN 2015)
Strategi penghematan anggaran tersebut menyusul asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6 persen dengan defisit 2,4 persen yang tertera pada nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 15 Agustus 2014. Angka tersebut jauh dari target pertumbuhan ekonomi Jokowi-JK sebesar 7 persen. (Baca: Jokowi: Subsidi RAPBN 2015 Terlalu Besar)
Pemerintahan SBY juga mengalokasikan subsidi Rp 433,5 triliun dengan porsi paling banyak untuk subsidi energi sebesar Rp 363,5 triliun dan subsidi nonenergi Rp 70 triliun. Hal ini dinilai menghambat gerak Jokowi-JK dalam merealisasikan program-program pemerintahan mendatang. (Baca: RAPBN 2015 Tak Sesuai Visi-Misi Jokowi-JK)
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
19 jam lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
