Tim Transisi Kaji Penghematan APBN 2015  

Minggu, 17 Agustus 2014 06:33 WIB

Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soewandi (kiri) dan Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan (kedua kiri), Hasto Kristiyanto (kedua kanan) dan Akbar Faisal di halaman Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, 4 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini tengah berfokus mengkaji penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Menurut Deputi Tim Transisi Anies Baswedan, penghematan penggunaan uang APBN adalah sebuah tantangan.

"Kalau kita lihat tantangan kita, bukan menambah pengeluaran, tapi mengurangi apa yang harus dikurangi dan menimbulkan masalah," kata Anies di kantor Tim Transisi, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Agustus 2014.

Anies mencontohkan subsidi bahan bakar minyak yang terlalu besar anggarannya. Menurut Anies, perlu ada penghematan dalam subsidi BBM. "Kita punya subsidi BBM yang agak gede. Ini harus ada penghematan," katanya. (Baca: RAPBN 2015 Hanya Hitung Pengeluaran Utama)

Tim Transisi, kata Anies, juga akan mencermati anggaran perjalanan dinas ke luar negeri. Anies menyatakan, dalam tiga tahun terakhir, terjadi lonjakan anggaran perjalanan dinas ini. Pada 2012, anggarannya sekitar Rp 2,9 triliun, sementara tahun 2013 mencapai Rp 32 triliun.

"Angkanya naik sepuluh kali lipat, dan ini perlu dicek," ujar mantan peserta konvensi presiden Partai Demokrat tersebut. Namun Anies mengaku belum melihat anggaran perjalanan dinas luar negeri untuk 2014. (Baca: RAPBN 2015 Beri Peluang untuk Pemerintahan Baru)

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto membenarkan adanya rencana penghematan dalam penggunaan anggaran APBN 2015. "Kemungkinan itu ada. Senin besok pemaparan pakar tentang nota keuangan," ucap pengamat militer itu.

Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan nota keuangan dan rancangan APBN di gedung parlemen. Rencananya, Joko Widodo, presiden terpilih, akan memasukkan APBN-Perubahan pada Januari mendatang. (Baca: Investor Yakin Jokowi Bakal Ubah RAPBN 2015)

SINGGIH SOARES





Terpopuler:
Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian
Jadi Ahli untuk Prabowo, Jokowi Telepon Yusril
Massa Prabowo Samakan KPU dengan PKI
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY






Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

5 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

6 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya