TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang diumumkan pemerintah kemarin dinilai belum bisa digunakan sebagai pegangan resmi atas anggaran pada tahun depan. Sebab, pemerintah memang menyusun RAPBN 2015 tanpa memasukkan unsur-unsur kemungkinan kebijakan yang bisa membuat anggaran pemerintah efektif dan efisien.

"Pokoknya hanya mencukupi minimum yang memang mereka harus bayarkan," kata Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, di Jakarta Convention Center, Sabtu, 16 Agustus 2014. Ia mengatakan susunan rancangan anggaran yang dibuat pemerintah saat ini hanya memuat unsur-unsur yang dibutuhkan dalam kewajiban pengeluaran tahun mendatang.

Menurut Destry, kewajiban pengeluaran yang sudah dan harus diperhitungkan pemerintah saat ini, antara lain, pembayaran gaji, termasuk jumlah kenaikan gaji. Juga pembayaran utang dan bunga dan subsidi pemerintah yang memang tetap harus mendapat alokasi. "Belum ada asumsi kebijakan-kebijakan strategis apa pun yang dimasukkan," katanya. (Baca:RAPBN 2015 Beri Peluang untuk Pemerintahan Baru)

Dengan demikian, Destry menambahkan, postur RAPBN 2015 belum bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah yang baru. Ia mengatakan berbagai keputusan strategis tidak akan diperhitungkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena penentuan bagian itu merupakan kewenangan pemerintah mendatang untuk menjalankan pemerintahannya. (Baca:Program Jokowi yang Harus Ada di RAPBN 2015 )

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-JK, Hasto Kristiyanto, menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono seperti mengunci gerak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kuncian itu dianggap jelas terlihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015 yang membatasi ruang gerak Jokowi- JK. (Baca:Investor Yakin Jokowi Bakal Ubah RAPBN 2015)

"Inflasi dikunci seperti ini, padahal tahu harga bahan bakar minyak akan naik," kata Hasto setelah berbicara dalam diskusi RAPBN 2015 dan Mimpi Kesejahteraan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2014.

MAYA NAWANGWULAN

Terpopuler:
Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian
Jadi Ahli untuk Prabowo, Jokowi Telepon Yusril
Massa Prabowo Samakan KPU dengan PKI
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY