TEMPO.CO,Jakarta - Anggota Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari, mengatakan kelak Jokowi terpaksa akan melaksanakan sebagian besar program pemerintah yang tak sesuai dengan visi-misi. Musababnya, ada beberapa perbedaan paradigma antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan visi-misi Jokowi.
Pengembangan ekonomi maritim adalah salah satu hal yang tak disebut sama sekali oleh Presiden Yudhoyono. "Kelihatan sekali, laut belum jadi perhatian SBY," kata Eva saat dihubungi, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Tim Jokowi Bantah Batal Diundang Bahas APBN)
Meski begitu, Eva mengakui ada komitmen moral yang baik dari SBY dengan memberi ruang kepada Jokowi, yakni lewat rencana kenaikan anggaran infrastruktur. Hanya, skemanya mungkin tak sesuai dengan Jokowi karena SBY menggunakan skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).
"Di visi-misi, Jokowi justru ingin mengubahnya (MP3EI) agar lebih banyak manfaat untuk rakyat. Kalau MP3EI dinilai pro pada kelas menengah atau atas," kata Eva. (Baca; SBY Batal Ajak Jokowi Lapor APBN2015 di DPR )
Hal lain yang tak sesuai dengan visi-misi Jokowi adalah kenaikan tarif dasar listrik. Menurut Eva, kenaikan tarif dasar listrik memang akan menyehatkan APBN. Tapi Jokowi akan terlihat sebagai eksekutor rencana kenaikan tersebut. "Dampak politiknya akan diterima Pak Jokowi, meskipun potensinya tak akan sebesar apabila beliau yang memutuskan," katanya.
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pasti akan merevisi RAPBN 2015. "Tapi saya kira semua bisa dilanjutkan. Tinggal kristalisasi, kemudian titik-titik konsentrasinya diperkuat. Itu saja," katanya. (Baca:Begini Tugas Tim Transisi Jokowi)
Muhaimin mengatakan rencana yang tertuang dalam RAPBN 2015 secara umum sama dengan program Jokowi. Hanya, memang ada beberapa prioritas yang masih harus disesuaikan.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.
