TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana menyatakan pemerintahan baru pengganti Kabinet Indonesia Bersatu II harus bisa membangun listrik sebesar 43 ribu megawatt. "Setiap tahun, kebutuhan listrik terus bertambah, sektor industri semakin banyak. Pembangunan smelter juga butuh banyak listrik," ujarnya saat menghadiri musyawarah perencanaan nasional IPTEK, Jumat, 8 Agustus 2014.

Armida mengakui sulit merealisasikan pembangkit baru tersebutu. Selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sumber energi listrik yang terbangun baru 25 ribu megawatt atau separuh dari target yang dipatok sebesar 50 ribu MW.

Energi tersebut dibutuhkan untuk smelter, yaitu guna mengolah 2,7 juta ton bijih tembaga menjadi tembaga murni sebesar 2.200 MW, mengolah bauksit menjadi 2,7 juta ton alumina membutuhkan 700 MW, mengolah bijih besi menjadi 19 juta baja sebesar 1.000 MW, dan butuh 700 MW untuk mengolah nikel menjadi 500 ribu ton ferro nikel. "Masalahnya ada dalam hal perizinan yang menghambat," ujar Armida. (Baca: Lebaran, PLN Padamkan 16 Pembangkit Listri)

Kepala Peneliti dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral F.X. Sutijastono sependapat dengan pernyataan Kepala Bappenas itu. Dia mengatakan, jika perizinan di daerah bisa dipermudah, pembangunan 43 ribu MW listrik pasti bisa tercapai. "Jika perizinan dipercepat, pemanfaatan energi batu bara bisa mengejar tingginya konsumsi listrik tersebut," ujarnya.

Tidak hanya memanfaatkan energi batu bara, Sutijastono pun berpendapat bahwa pemanfaatan energi panas bumi juga bisa menambah pasokan listrik nasional. Undang-Undang Panas Bumi juga sudah diperbaharui. Energi panas bumi sebesar 300 ribu MW yang 50 persen wilayahnya berada di area Pertamina siap dijalankan untuk membantu pemerintahan baru mencapai target agar tidak terjadi krisis listrik nasional. (Baca: Listrik Naik, Krakatau Steel Bangun Pembangkit)

AYU WANDARI

Baca juga:
Kisah Pocong di Foto Syahrini Saat Umrah
5 Gugatan Prabowo yang Dipertanyakan Hakim MK
Orang Kaya Baru Indonesia Tersebar di Pedalaman
Merasa Kecewa, Pendukung Prabowo Pindah Dukungan