TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik memaklumi pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2014 lalu menimbulkan efek di masyarakat. "Itu adalah hal yang wajar. Setiap kali ada kebijakan baru dikeluarkan, maka ada penyesuaian di sektor lainnya," ujarnya di kantor ESDM pada Kamis, 7 Agustus 2014. (Baca juga: Sepi Pembeli, SPBU Akan Kurangi Karyawan)
Namun, Jero mengaku kecewa. Sebabnya, banyak orang enggan menggunakan BBM nonsubsidi meski termasuk golongan kelas ekonomi menengah atas. "Laporan Pertamina menyebutkan ada masyarakat yang menolak mengisi Pertamax di SPBU area jalan tol dan lebih memilih mengisi bahan bakar di Bogor atau Bandung di luar area jalan tol," ujarnya. (Baca juga: Pengguna Tol Antre Isi Premium di SPBU Luar Tol)
Pemerintah membatasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi untuk solar dan Premium. Waktu penjualan solar di sejumlah pompa bensin juga dibatasi mulai dari pagi hinga sore hari. Adapun Premium tak lagi dijual di sejumlah tempat peristirahatan atau rest area di jalan tol. (Baca juga: BBM Bersubsidi Dibatasi, Pasar Mobil Terdampak)
Kebijakan ini memang menimbulkan sejumlah dampak. Pantauan Tempo, pengguna Tol Jagorawi mengantre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU luar jalan bebas hambatan pada Rabu, 6 Agustus 2014. Sedangkan SPBU rest area sepi dari aktivitas pengisian BBM.
Antrean panjang kendaraan yang akan mengisi Premium terlihat di SPBU 34-16712 Jalan Sentul-Kandang Roda, Cibinong, Kabupaten Bogor. Empat mesin pengisi BBM jenis Premium tidak berhenti melayani pembeli. Bahkan, mesin khusus untuk sepeda motor juga dibuka untuk kendaraan roda empat.
Selain antrean kendaraan di pompa bensin di luar jalan tol, Organsisasi Angkutan Darat (Organda) juga mengusulkan kenaikan ongkos angkutan umum sekitar 60 persen. Alasannya, pengusaha angkutan merugi akibat waktu penjualan solar dibatasi.
Menurut Jero, pengendalian distribusi solar subsidi memang akan memicu kenaikan ongkos angkutan umum. "Pasti ada kenaikan ongkos, tapi saya pikir wajar. Hal ini lebih baik ketimbang distribusi solar subsidi tidak dikendalikan sehingga menyebabkan persediaan solar subsidi habis pada November. Nanti mau pakai apa bahan bakar angkutan umum itu," katanya.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
