TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengajukan beberapa opsi yang bisa diambil pemerintah untuk mengurangi beban anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Ada tiga opsi yang bisa diambil," ujarnya selepas halalbihalal di kantornya, Senin, 4 Agustus 2014.

Tiga opsi tersebut yakni pengurangan subsidi oleh pemerintah saat ini, pengurangan subsidi oleh pemerintah yang akan datang, serta pengurangan sebagian subsidi oleh pemerintah saat ini dan sebagian lagi oleh pemerintah yang baru. "Tiga opsi itu terbuka lebar. Artinya, apa pun opsi yang dipilih memungkinkan untuk diambil," ujar bos Trans Corp yang biasa disapa CT ini.

CT memastikan gugatan yang dilayangkan salah satu calon presiden terhadap hasil pemilihan umum 9 Juli lalu tidak akan mengganggu rencana tersebut. Pemerintah baru, ujar dia, bisa melakukan pengurangan subsidi setelah keputusan Mahkamah Konstusi (MK) keluar, meskipun nota keuangan APBN 2015 disahkan pada 16 Agustus mendatang. "Tidak ada masalah. Nota keuangan itu tidak mengikat. Nota keuangan kan baru usulan yang diberikan oleh pemerintahan yang sekarang," ujarnya. (Baca:Pembatasan Solar dan Premium Kerek Laju Inflasi)

Ia mengingatkan, jika salah satu opsi tersebut tidak segera diambil pemerintah baru, beban anggaran negara akan semakin membengkak, sehingga berdampak naiknya angka inflasi. "Opsi-opsi ini bisa menjadi pilihan yang harus diambil pada saat kita berbicara mengurangi subsidi," ujar CT. (Baca:Solar Dibatasi, Organda dan Nelayan Bingung )

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah baru tidak perlu khawatir terhadap pengajuan nota keuangan yang disampaikan pemerintah sekarang. Sebab, ujar dia, materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 hanya berisi seputar gaji pegawai serta biaya operasional kementerian/lembaga berikut. "Tidak ada program yang baru, dan itu biasanya selalu pemerintahan baru yang mengubah," ujarnya.

Chatib mengatakan, sekitar Januari-Februari mendatang, pemerintah baru bisa mengajukan program, termasuk melakukan pengurangan subsidi melalui anggaran perubahan (APBNP). "Mereka bisa datang dengan program baru, karena itu sepenuhnya kewenangan pemerintah baru," ujarnya. (Baca:Jelang Pembatasan BBM, Pertamina Libatkan Polisi )

JAYADI SUPRIADIN

Terpopuler

ISIS Hancurkan Makam Nabi Yunus, Ini Alasannya
Sekjen PBB Frustasi Hadapi Israel-Hamas
Pendukung ISIS Menyebar di Negara ASEAN