Petugas SPBU usai mengisi bahan bakar jenis solar pada sebuah kendaraan di kawasan Kuningan, Jakarta, 31 Juli 2014. Mulai 1 Agustus 2014, penjualan BBM subsidi jenis solar di SPBU hanya dilakukan pada pukul 08.00-18.00. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Larangan penjualan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di wilayah Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014 dinilai tak akan efektif. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan kebijakan tersebut hanya memindahkan konsumsi dari wilayah tersebut ke wilayah Jakarta lainnya yang tak ada larangan. (Baca: Mulai Hari Ini Solar Subsidi Tak Dijual di Jakarta)
"Banyak SPBU di perbatasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, tetap menjual artinya hanya akan memindahkan konsumen dari Jakarta Pusat," kata Mamit saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Juli 2014. (Baca: Solar Subsidi Dilarang, Pengusaha Angkot: Konyol)
Apalagi sebenarnya, konsumsi solar oleh sejumlah kendaraan besar seperti bus dan truk di wilayah Jakarta Pusat tidak terlalu banyak. Konsumsi yang besar justru di Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang dekat dengan daerah industri. "Kebijakan ini salah, subsidi di Jakarta Pusat yang harus dihapus itu premium," katanya.
Menurut Mamit, semestinya pemerintah mengendalikan dengan cara membatasi penjualan BBM subsidi di seluruh wilayah di Jakarta. Misalnya dengan membatasi kuota solar. "Itu pasti ada hasil penghematan," katanya.
Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi telah mengeluarkan surat edaran pada 24 Juli 2014 mengenai pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi. Dalam surat bernomor 937 tahun 2014 ini disebutkan, larangan penjualan solar untuk wilayah Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, kuota BBM bersubsidi hingga akhir 2014 diturunkan dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.
Ibrahim menjelaskan pemilihan Jakarta Pusat sebagai wilayah pelarangan penjualan solar karena konsumsinya tidak terlalu tinggi. Konsumsi solar lebih banyak dilayani di wilayah Jakarta lain seperti Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang lebih dekat dengan aktivitas industri.
