Tumpang sari pohon kina dan ekaliptus di area perkebunan kina PTPN VIII di Gunung Bukit Unggul, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (3/7). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III memenangi gugatan arbitrase terhadap perusahaan Jerman PT Ferrostaal AG. Gugatan dimenangkan dalam kasus pembatalan perjanjian joint venture pembangunan pabrik oleochemical di Seimangke, Sumatera Utara.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan gugatan bermula dari saat ia menunjuk PTPN III untuk membangun pabrik oleochemical. "Karena pada saat itu BUMN perkebunan belum ada yang di sektor hilir, maka saya tunjuk PTPN III untuk membangunnya di Semangkai," kata Dahlan saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Kamis, 24 Juli 2014. (baca juga : Dahlan Iskan: PTPN Harus Berorientasi Ekspor)
Sebelum pembangunan pabrik dimulai, Dahlan menginstruksikan agar kontrak yang telah ada ditinjau ulang, sebab ada perjanjian dengan direksi lama. Saat itulah ditemukan klausul kontrak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi PTPN III, sehingga kontrak dibatalkan.
Salah satu poin kontrak yang menurut Dahlan memberatkan adalah kewajiban PTPN III menyerahkan bahan baku berupa minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) kepada Ferrostaal. Selain itu, PTPN III juga wajib menggandeng PTPN IV dalam pembangunan. Hal ini, menurut Dahlan, tak bisa dibenarkan, karena sesama PTPN tak bisa mengikat.
Aksi itulah yang kemudian membuat Ferrostaal melayangkan gugatan ke arbitrase. "Risikonya digugat, tapi alhamdulillah kami memenangkan itu," kata Dahlan.
Setelah memenangi gugatan ini, PTPN III akan diminta mempersiapkan pembangunan pabrik. Alasannya, margin keuntungan bisnis industri hilir saat ini cukup tipis lantaran harga bahan baku sedang tinggi.
Walaupun PTPN III dinilai mampu membangun pabrik itu sendiri, jika dalam prosesnya nanti ada perusahaan lain yang akan bergabung, Dahlan mempersilakan. Syaratnya, BUMN harus menjadi pemegang saham mayoritas. "Nilai investasinya kira-kira Rp 1,5 triliun, pembangunannya akan dimulai awal tahun depan dan memakan waktu 2,5 tahun," kata Dahlan.
