Pemerintah Siapkan Pengacara Khusus Hadapi Newmont

Reporter

Rabu, 23 Juli 2014 04:57 WIB

Kawasan Filter Plan PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, 12 Juni 2014. ANTARA/Ahmad Subaidi

TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo telah menyiapkan pengacara handal untuk menghadapi gugatan PT Newmont Nusa Tenggara di pengadilan arbitrase. "Persiapannya macam-macam mulai surat-surat, pengacaranya, sedang dilakukan kriteria untuk dipilih," ujarnya di kantor Kementerian Perekonomian, Selasa, 22 Juli 2014.

Menurut Susilo, hingga kini pemerintah masih menunggu itikad baik kubu Newmont agar kembali ke meja perundingan. Untuk menghadapi itu, pemerintah telah segera mengantongi Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur teknisnya. "Sudah hampir selesai (Keppres)," kata dia singkat.(Baca: Pemerintah Mungkin Gugat Balik Newmont)

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, menambahkan pemerintah siap melayani gugatan mereka, sebab hingga kini ajakan pemerintah untuk berunding tidak kunjung direspons mereka. "Setiap saat mereka bisa cabut, persoalannya adalah selama mereka belum cabut," ujarnya.

Jika hal itu tetap dibiarkan, kata dia, posisi pemerintah dikhawatirkan semakin terjepit menghadapi gugatan perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Itu argonya (gugatan) jalan terus, kalau kita nungguin dia terus tanpa ngapa-ngapain argonya habis kita yang terjepit," ujarnya.(Baca:Newmont Mau Cabut Gugatan Arbitrase, Ini Syaratnya )

Untuk itu, ujar Mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan bantahan termasuk soal teknis menghadapi gugatan tersebut. "Kita sudah siapkan dilevel operasional mengenai hal-hal yang perlu dilakukan, soal gugatan di arbitrase, prosesnya hingga pengacara," kata dia.

JAYADI SUPRIADIN

Topik terhangat:
MH17 | Pemilu 2014 | Ramadan 2014 | Tragedi JIS | Hasil Pilpres 2014

Berita terpopuler lainnya:
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres

Berita terkait

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

14 jam lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

2 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

6 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

8 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

10 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

26 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

27 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

27 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

28 hari lalu

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi

Baca Selengkapnya