Ratusan truk yang akan menyebrang ke Sumatera terjebak kemacetan panjang di KM-82 Jalan Tol Merak, Banten, Senin (25/6). ANTARA/Asep Fathulrahman
TEMPO.CO, Jakarta - Ground breaking jalan tol trans-Sumatera yang direncanakan pada 9 Oktober nanti tidak disambut gembira oleh Asosiasi Logistik Indonesia (ALI). Keberadaan tol tersebut dinilai tidak berdampak signifikan pada alur distribusi logistik.
"Sebenarnya tidak perlu tol dari utara ke selatan Sumatera, yang harusnya jadi prioritas itu jalur penghubung pantai barat dan timur Pulau Sumatera," kata Zaldy Masita, Ketua ALI yang dihubungi Tempo pada Ahad, 13 Juli 2014.
Zaldy mengatakan jalan tol trans-Sumatera yang menghubungkan Aceh hingga Lampung tidak efektif karena jalurnya terlalu panjang. Menurut dia, jalur distribusi yang harus diperkuat justru pelabuhan dan kereta api. Pasalnya, distribusi lewat laut atau kereta api akan lebih murah dibanding melalui tol. "Apalagi tolnya masih sepotong-sepotong dan belum tersambung, tidak akan efektif. Tetap saja akan macet seperti di Pantura," ujarnya. (Baca: Proyek TransSumatera Dimulai 9 Oktober 2014)
Zaldy menuturkan pembangunan jalur dari Teluk Bayur hingga Dumai harusnya menjadi prioritas pemerintah. Selama ini, jalur darat antara dua pelabuhan itu belum memadai untuk dilalui truk besar sehingga produksi Semen Padang dari Sumatera Barat harus dibawa dengan kapal laut memutari Lampung atau Aceh hanya untuk sampai ke Riau. "Biaya distribusinya sangat boros, menjadi dua kali lipat," Zaldy mengeluhkan.
Sepanjang Sumatera, menurut Zaldy, hanya Pelabuhan Belawan di Kota Medan yang memadai untuk jalur shipping. Seharusnya pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai timur Sumatera bisa diperbaiki. Kemudian pembangunan jalur kereta api dari utara ke selatan. "Ini lebih efektif untuk distribusi logistik."
Saat mengumumkan rencana ground breaking jalan tol trans-Sumatera pada Sabtu, 12 Juli 2014, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengklaim potensi ekonomi Sumatera akan terbuka semakin lebar. Ia merujuk pada Amerika yang menjadi booming setelah adanya jaringan tol terintegrasi. Namun, Zaldy menganggap pembangunan jalan tol trans-Sumatera justru menyalahi prinsip pembangunan nasional yang seharusnya berorientasi maritim.
