Kereta api ekonomi AC , Matarmaja. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengatakan Kementerian Keuangan sudah setuju dana public service obligation (PSO) untuk kereta ekonomi tahun anggaran 2013 dialihkan ke kontrak PSO 2014. Anggaran sebesar Rp 352 miliar akan disuntikkan ke PSO kereta ekonomi 2014 sehingga tak ada kenaikan tarif tahun ini.
"Sudah disepakati oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan," kata juru bicara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Joice Hutajulu, saat dihubungi, Senin, 7 Juli 2014. (Baca juga: Kereta di Jalur Selatan Disabotase)
Menurut Joice, secara prinsip Kementerian Keuangan sudah setuju dengan usul Kementerian Perhubungan untuk menyuntikkan alokasi PSO 2013 ke kontrak PSO 2014. Resminya, kata Joice, tinggal menunggu amandemen APBN 2014 dan kontrak PSO 2014. "Sudah beres. Tapi kan administrasi tetap berjalan," kata Joice.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani lewat pesan singkat mengatakan rencana mengalokasikan PSO 2013 sebesar Rp 352 miliar ke kontrak PSO 2014 masih dalam proses. (Lihat juga: Satu Jalur Mudik Kereta Api yang Harus Diwaspada)
Sebelumnya, pada akhir Juni 2014, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan tarif kereta ekonomi jarak menengah dan jauh belum pasti naik. Sebab, kata Hanggoro, alokasi PSO 2013 sebesar Rp 352 miliar rencananya akan disuntikkan ke kontrak PSO 2014 sebesar Rp 871 miliar hingga total menjadi Rp 1,2 triliun. Skema itu, kata Hanggoro, membuat tarif kereta ekonomi tak perlu naik per 1 September 2014 seperti klaimnya PT Kereta Api Indonesia.
Pada 19 Juni 2014, Direktur Komersial PT KAI Bambang Eko Martono mengatakan tarif ekonomi akan naik per 1 September 2014. Kenaikan itu, kata Bambang, karena kontrak PSO 2014 antara KAI dengan Kementerian Perhubungan hanya Rp 871 miliar. Pernyataan itu langsung dibantah Hanggoro karena, menurut dia, yang berhak menaikkan harga tiket kereta bersubsidi adalah pemerintah.
